Nir netralitas penyelenggara pemilu di tingkat lokal pada Pemilihan Legislatif tahun 2024

Netralitas penyelenggara pemilu merupakan aspek krusial dalam menjaga integritas demokrasi. Namun, dalam Pemilihan Legislatif 2024, ditemukan berbagai kasus pelanggaran yang menunjukkan nir netralitas penyelenggara pemilu di tingkat lokal. Dalam penelitian ini mengkaji terkait praktik nir netralitas yang ada di Kabupaten Sidoarjo, faktor yang mempengaruhinya, dan sanksi yang diberikan. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi kasus di Kabupaten Sidoarjo. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara mendalam, dokumentasi, serta observasi. Pada penelitian ini, teknik analisis data yang digunakan mengacu pada model Miles dan Huberman, yang mencakup tiga tahapan utama: reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan serta verifikasi. Penelitian ini berlandaskan pada teori Electoral Integrity yang dikemukakan oleh Pippa Norris. Temuan menunjukkan bahwa nir netralitas terjadi dalam berbagai bentuk, seperti keterlibatan ketua PPK Sidoarjo dalam kegiatan yang dibiayai oleh peserta pemilu yang diberikan sanksi pemberhentian tetap, pemerasan oleh anggota Panwaslu Sukodono yang juga diberikan sanksi pemberhentian tetap, kehadiran PPS Kedungrawan sebagai MC dalam kegiatan serap aspirasi dan pembagian seragam yang diselenggarakan oleh FKBPD yang dihadiri juga oleh calon legislatif dan diberikan sanksi teguran keras, serta kehadiran anggota PPK Porong dalam acara partai politik yang diberikan sanksi berupa teguran keras. Faktor utama yang menyebabkan pelanggaran ini adalah (1) intervensi dan tekanan politik, (2) rendahnya kesadaran dan etikaprofesional, (3) faktor ekonomi dan praktik politik uang, serta (4) budaya patronase dan nepotisme di lingkungan pemilu.