Tinjauan hukum Islam terhadap aplikasi perubahan penghitungan dari sistem Flat ke Efektif pada pelunasan angsuran Murabahah sebelum jatuh tempo di Bank Rakyat Indonesia Kantor Cabang Pembantu Syari'ah Gresik

Skripsi ini adalah hasil penelitian lapangan (Field Research) tentang Tinjauan Hukum Islam Terhadap Aplikasi Perubahan Penghitungan dari Sistem Flatke Efektif Pada Pelunasan Angsuran Murabahah Sebelum Jatuh Tempo Di BRI Kantor Cabang Pembantu Syariah Gresik . Penelitian ini bertujuan untuk menjawab pertanyaan mengenai bagaimana deskripsi aplikasi perubahan penghitungan pelunasan angsuran pada pembiayaan murabahah dan menilai apakah penghitungan angsuran pada pembiayaan murabahah di Bank Rakyat Indonesia Kantor Cabang Pembantu Syariah Gresik dapat dibenarkan secara hukum Islam. Data penelitian ini diperoleh dari PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Kantor Cabang Pembantu Syariah Gresik Jl. Panglima Sudirman No.8, dengan menggunakan metode wawancara dan dokumentasi buku-buku yang berkaitan dengan masalah tersebut kemudian dianalisis dengan pola Induktif yakni mengemukakan fakta atau kenyataan contoh Perubahan penghitungan dari flat ke efektif pada pada produk tabungan dan setelah mengetahui bentuk penghitungan pelunasan angsuran pada pembiayaan murabahah kemudian dianalisis dengan metode verifikatif yakni menilai apakah penerapan tersebut sesuai dengan teori hukum Islam yang ada contoh: besar margin bank yang menggunakan penghitungan flat lebih besar dari pada margin yang menggunkan penghitungan efektif lalu ditarik kesimpulan apakah sudah benar menurut ajaran Islam dengan menggunakan dua penghitungan tersebut.
Kesimpulan dari hasil penelitian ini menyatakan bahwa penghitungan angsuran pada pembiayaan murabahah di Bank Rakyat Indonesia Kantor Cabang Pembantu Syariah Gresik sebelum jatuh tempo menggunakan dua penghitungan dalam satu transaksi, yaitu penghitungan sistem flat dan pola penghitungan efektif. penghitungan angsuran sebelum jatuh tempo tidak diberitahukan pada waktu akad, padahal penghitungan sebelum jatuh tempo sangat berbeda dengan penghitungan setelah jatuh tempo. Hukum penetapan penghitungan tersebut tidak diperbolehkan, karena dalam hukum Islam jual beli nasi'ah tidak boleh dengan dua harga. Sejalan dengan kesimpulan di atas, maka pihak bank hendaknya memakai pola penghitungan dengan satu sistem saja pada pelunasan lebih awal atau sebelum jatuh tempo.