Konstitusionalitas pelibatan Dewan Perwakilan Rakyat dalam penyusunan Peraturan Pemerintah:telaah terhadap Undang-Undang nomor 4 tahun 2023

Indonesia adalah negara kesatuan yang menganut sistem pemerintahan presidensial berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945, di mana lembaga eksekutif juga turut diberi kewenenangan legislasi pada tingkat nasional. Dalam sistem ini, Peraturan Pemerintah (PP) merupakan instrumen hukum yang sepenuhnya berada di bawah kewenangan Presiden, tanpa pelibatan langsung dari Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Namun, dengan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan, terjadi perubahan signifikan dalam mekanisme penyusunan PP, khususnya di sektor keuangan. UU ini mengharuskan adanya konsultasi dan persetujuan DPR dalam proses penyusunan PP, yang sebelumnya merupakan hak prerogatif eksekutif. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan, pendekatan komparasi, dan pendekatan konseptual. Pendekatan peraturan perundang-undangan menggunakan beberapa peraturan, yakni Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Perundang-Undangan juncto Undang-Undang 13 Tahun 2022, dan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah juncto Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2019. Pendekatan ini digunakan untuk menganalisis legalitas pelibatan DPR dalam penyusunan PP serta membandingkannya dengan praktik di negara-negara presidensial lain seperti Brazil dan Argentina. Analisis juga dilakukan menggunakan perspektif fiqh siyasah melalui konsep Ahlu-Halli Wa al-‘Aqdi sebagai analogi peran legislatif dalam sistem pemerintahan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelibatan DPR dalam penyusunan PP berdasarkan UU Nomor 4 Tahun 2023 adalah inkonstitusional karena bertentangan dengan prinsip delegasi pembentukan peraturan yang diberikan secara limitatif kepada pemerintah sebagaimana diatur dalam sistem presidensial. Pelibatan DPR dalam menyusun PP juga menimbulkan potensi hambatan birokratis dan inefisiensi dalam tata kelola pemerintahan. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap pengembangan sistem pemerintahan yang sesuai dengan prinsip konstitusi dan efisiensi tata kelola di Indonesia.Sejalan dengan kesimpulan di atas, penulis menyarankan beberapa langkah penting untuk perbaikan, antara lain: pertama, melakukan revisi terhadap Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan dengan menghapus ketentuan mengenai mekanisme konsultasi dan persetujuan DPR dalam proses penyusunan Peraturan Pemerintah; kedua, mendorong DPR untuk melakukan legislative review guna mengubah Undang-Undang tersebut, khususnya yang terkait dengan mekanisme konsultasi dan persetujuan DPR dalam penyusunan Peraturan Pemerintah; ketiga, mengajukan judicial review ke Mahkamah Konstitusi terhadap 11 pasal yang mengatur mekanisme tersebut, apabila DPR tidak segera menindaklanjuti permintaan legislative review; dan keempat, memulihkan kewenangan penuh pemerintah dalam penyusunan Peraturan Pemerintah sesuai dengan amanat UUD 1945 dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.