Studi analisis hukum acara peradilan agama dan hukum Islam terhadap Putusan Pengadilan Agama Surabaya Nomor: 2451/Pdt.G/2007/PA.Sby tentang gugatan Nebis In Idem dalam perkara Hadhanah

Skripsi ini adalah hasil penilitian pada putusan perkara h}ad}anah tingkat pertama Pengadilan Agama Surabaya dengan Nomor: 2451/Pdt.G/2007/PA.Sby untuk menjawab pertanyaan tentang apa dasar dan pertimbangan hukum majelis hakim Pengadilan Agama Surabaya dalam menerima gugatan h}ad}anah yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap dan bagaimana tinjauan Hukum Acara Peradilan Agama dan Hukum Islam terhadap penyelesaian gugatan h}ad}anah pada putusan Pengadilan Agama Surabaya Nomor: 2451/Pdt.G/2007/PA.Sby tersebut? Data penelitian dihimpun melalui pembacaan dan kajian berkas (tex reading), selanjutnya dianalisis menggunakan metode deskriptif verifikatif, kemudian digunakan analisis isi (content analysis) terhadap putusan perkara tersebut. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa majelis hakim Pengadilan Agama Surabaya menggunakan Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I. Nomor: 1762 K/Pdt/1994 sebagai dasar pertimbangan hukum dalam memutus perkara h}ad}anah ini. Dalam yurisprudensi tersebut dijelaskan, seorang ibu yang telah diputuskan sebagai pemegang hak h}ad}anah anak telah tega menukarkan anaknya dengan harta, maka ia tidak dapat dikualifikasikan sebagai ibu yang baik dan hak h}ad}anah tersebut harus dicabut dari ibu. Ini artinya, bahwa Yurisprudensi tersebut memperbolehkan seseorang mengajukan gugatan h}ad}anah atas putusan yang telah berkekuatan hukum tetap. Pengajuan gugatan yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap dalam bahasa hukumnya disebut dengan istilah gugatan nebis in idem. Pengajuan gugatan nebis in idem dapat ditolak oleh pengadilan guna menjaga wibawa instansi peradilan dan memberikan rasa aman kapada tergugat dari ancaman gugatan yang serupa. Akan tetapi, Hukum Acara Peradilan Agama menerapkan asas lex spesialis derogat lex generalis, dengan demikian gugatan nebis in idem dalam perkara h}ad{anah dapat diterima oleh pengadilan asalkan dilengkapi dengan bukti-bukti yang kuat. Demikian juga dalam Hukum Islam, penyelesaian sengketa h}ad}anah harus berdasarkan pada kepentingan dan kemaslahatan anak, bukan kepada siapa yang lebih berhak dalam mengasuh anak.
Sejalan dengan kesimpulan di atas, maka kepada pemegang otoritas pembuat putusan (hakim) disarankan: ketika menyelesaikan sengketa h}ad}anah yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap hendaknya menggunakan dasar hukum sesuai dengan undang-undang formil serta dasar hukum yang ada dalam Al-Quran dan Hadis\\. Sehingga benar-benar mempunyai kesan menegakkan keadilan dan turut serta mencegah kemud}aratan guna menjaga kelangsungan dan masa depan anak sebagai generasi penerus bangsa.