Studi analisis sengketa waris menurut pasal 49 huruf b UU No. 3 tahun 2006 tentang Peradilan Agama

Skripsi ini merupakan hasil penelitian lapangan yang berjudul STUDI ANALISIS SENGKETA WARIS MENURUT PASAL 49 HURUF B UNDANG-UNDANG NOMOR 3 TAHUN 2006 TENTANG PERADILAN AGAMA (Studi Kasus Pengadilan Negeri Jombang No.9 /Pdt.G/2007/PN.Jbg). Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk menjawab pertanyaan tentang permasalahan: 1). Apa dasar Pengadilan Negeri Jombang menangani kasus sengketa waris No.9/Pdt.G /2007/PN.Jbg. 2). Bagaimana analisis pasal 49 huruf b Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 terhadap kasus sengketa waris No.9/Pdt.G /2007/PN.Jbg. Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode deskriptif, dengan menggunakan pola pikir deduktif-induktif. Dasar hukum yang dipakai oleh Pengadilan Negeri Jombang dalam memutus perkara sengketa waris meliputi dasar hukum peraturan Undang-Undang No. 2 Tahun 1986 jo. Stbl. 1937 dan Pasal 118, 185 H.I.R (Herzeine in Reglement) dan 142 R.B.G serta pasal 50 UU No. 3 Tahun 2006. Pada pasal 49 huruf b mengindikasikan bagi Peradilan Agama untuk menyelesaikan sengketa waris, sehingga perkara sengketa waris tidak berhak ditangani oleh Pengadilan Negeri. Peran pemerintah dan lembaga-lembaga negara (peradilan) seharusnya mengadakan sosialisasi secara maksimal terhadap undang-undang yang baru, agar masyarakat tahu dan mengerti. Sehingga di dalam menyelesaikan kasus sengketa warisnya masyarakat paham dimana harus mengajukan. Pengadilan Negeri Jombang seharusnya lebih selektif lagi di dalam menerima perkara-perkara yang masuk (perkara itu apa merupakan kewenangan Pengadilan Negeri atau bukan).