Perlindungan hukum terhadap anak sebagai korban kejahatan cyber child grooming melalui game online dan media sosial di Indonesia

Perkembangan teknologi yang semakin pesat justru menimbulkan banyak sekali permasalahan baru apabila seseorang tidak mampu menggunakan teknologi tersebut dengan baik. Di era ini, teknologi bukan hanya digunakan oleh orang dewasa melainkan juga oleh anak-anak yang masih dibawah umur dan rentan terhadap tindak kejahatan di dunia maya seperti cyber child grooming. Meskipun di Indonesia telah mengatur tentang perlindungan terhadap anak, namun aturan tersebut masih belum bisa secara eksplisit memberikan efek jera bagi para pelaku kejahatan seksual di dunia maya. Pelaku mencari korban anak dibawah umur untuk dimanfaatkan dan dimanipulasi agar menuruti hasrat seksualnya. Hal ini menjadi kesulitan tersendiri bagi penegakkan hukum kejahatan seksual di dunia maya karena identitas pelaku yang sulit untuk dilacak sehingga perlu adanya aturan hukum mengenai kejahatan siber yang lebih jelas. Penelitian ini memiliki tujuan untuk mengetahui: Pertama, bagaimana cyber child grooming dapat dikategorikan sebagai bentuk kejahatan seksual terhadap anak di Indonesia? Kedua, bagaimana perlindungan hukum kejahatan cyber child grooming di Indonesia? Metode penelitian yang digunakan adalah normatif. Bahan hukum dalam penelitian ini dikumpulkan dengan teknik library research dan pendekataan statuate approach. Teknik analisis bahan hukum menggunakan teknik deduktif yang berasal dari teori dan bahan hukum penelitian yang ada untuk di analisis dan selanjutkan akan disusun secara sistematis. Hasil dari penelitian ini menyimpulkan: Pertama, kejahatan cyber child grooming merupakan kejahatan yang masuk dalam kategori pelecehan seksual pada anak yang bentuknya memanipulasi anak lewat dunia maya. Kedua, pelaku kejahatan cyber child grooming dijerat dengan Undang-Undang Perlindungan Anak, Undang-Undang TPKS, dan Undang-Undang ITE serta korban akan diberikan restitusi maupun pemulihan mental dan psikisnya. Hal tersebut merupakan sebuah upaya dalam melindungi korban yang masih dibawah umur. Namun meskipun adanya aturan tersebut, tetapi fakta di lapangan kejahatan cyber child grooming ini tidak bisa diselesaikan dengan tegas dan optimal karena kurangnya perhatian dari aparat penegak hukum. Atas dasar tersebut penelitian ini memberikan rekomendasi: Pertama, penerapan platform digital yang syaratnya minimal digunakan oleh usia 18 tahun atau dengan di dampingi oleh orang tua jika masih dibawah umur. Kedua, pelaksaan edukasi kepada anak dibawah umur mengenai kejahatan seksual lewat platform digital. Ketiga, perlunya aparat penegak hukum yang tegas dan aturan khusus mengenai kejahatan cyber child grooming.