Analisis hukum pidana islam dan hukum positif terhadap anak sebagai pengedar narkotika: studi putusan nomor 00/pid.sus-anak/2022/pn.crp

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh meningkatnya keterlibatan anak sebagai pelaku tindak pidana narkotika, khususnya sebagai pengedar, yang menimbulkan dilema antara penegakan hukum dan perlindungan hak anak. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika cenderung bersifat represif, sedangkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak menekankan pendekatan keadilan restorative dan diversi. Permasalahan penelitian ini dirumuskan pada bagaimana pertanggungjawaban pidana anak sebagai pengedar narkotika menurut hukum positif dan hukum pidana Islam, serta bagaimana pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual, pendekatan kasus, dan pendekatan komparatif. Bahan hukum yang digunakan terdiri dari bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan, bahan hukum sekunder berupa literatur hukum, serta bahan hukum tersier. Analisis dilakukan secara kualitatif dengan metode deskriptif-analitis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pertanggungjawaban pidana anak sebagai pengedar narkotika dalam hukum positif masih menitikberatkan pada pemidanaan penjara, sehingga berpotensi mengabaikan prinsip perlindungan anak. Dalam perspektif hukum pidana Islam, perbuatan tersebut termasuk Jarīmah Ta‘zīr yang menempatkan kemaslahatan dan pembinaan anak sebagai tujuan utama, bukan semata-mata pembalasan. Penelitian ini menyarankan agar aparat penegak hukum dan hakim lebih mengedepankan prinsip kepentingan terbaik bagi anak dengan memaksimalkan pendekatan restorative dan pembinaan. Selain itu, diperlukan harmonisasi antara hukum positif dan nilai-nilai hukum Islam agar pemidanaan terhadap anak pengedar narkotika lebih berorientasi pada rehabilitasi dan pencegahan kejahatan di masa depan.