Praperadilan di Indonesia dalam perspektif maqasid al-shari’ah Jasser Auda

Adanya pelanggaran hak asasi manusia salah satunya adalah terjadinya sengketa hukum terkait keabsahan tindakan upaay paksa oleh pihak aparat penegak hukum penyidik yang secara otomatis hak-hak dari seseorang yang diduga melakukan tindak pidana itu tercabut secara paksa. Maka dari itu praperadilan itu hadir sebagai sarana dan wadah bagi tersangka sebagai upaya hukum untuk mengambil kembali hak-haknya yang telah dicabut. Serta bagaimana hukum islam memandang praperadilan tersebut, apakah prosedur dalam praperadilan sudah sesuai dengan prinsip-prinsip Maqāṣid al-Sharī’ah.Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian hukum ini adalah jenis penelitian studi kepustakaan. Dalam jenis studi ini, pemikiran atau pandangan seorang tokoh dijadikan fokus utama dalam tulisan atau penelitian. Hasil dari penelitian ini menyimpulkan: pertama, Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 mengenai Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dan putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PUU-XII/2014, yang didalamnya membahas mengenai kewenangan, objek dan mekanisme dari praperadilan. Kedua, Mekanisme hukum praperadilan mengakomodasi nilai dan asas yang selaras dengan prinsip Maqāṣid al-Sharī’ah yang oleh jasser Auda dikelompokkan menjadi tiga tingkatan yaitu universal (al- maqāṣid al-‘ammah), khusus (al- maqāṣid al-khassah), dan parsial (al-maqāṣid al-juz’iyyah) dengan menerapkan pendekatan sistemik dalam Maqāṣid al-Syarī’ah (menurut Jasser Auda).