Tinjauan siyasah dusturiyah terhadap badan permusyawaratan desa dalam pengawasan kinerja Kepala Desa Daleman Kecamatan Kedungdung Kabupaten Sampang

Skripsi ini berjudul “Tinjauan Siyāsah Dustūriyah Terhadap Badan Permusyawaratan Desa Dalam Pengawasan Kinerja Kepala Desa Daleman Kecamatan Kedungdung Kabupaten Sampang”. Judul ini diangkat atas dasar pelaksanaan fungsi pengawasan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Daleman yang tidak optimal. Hal tersebut mengakibatkan kedudukannya sebagai wakil rakyat tidak berjalan dengan optimal. Skripsi ini menjawab dua rumusan masalah yang dimasukkan oleh penulis yakni bagaimana peran Badan Permusyawaratan Desa Daleman Kecamatan Kedungdung Kabupaten Sampang dalam pengawasan kinerja Kepala Desa sesuai Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 110 tahun 2016, dan kemudian akan ditinjau menggunakan siyāsah dustūriyah. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian yuridis empiris dengan menggunakan pendekatan sosiological jurisprudence, dengan menggunakan teknik pengumpulan data berupa wawancara dan studi kepustakaan. Teknik analisis data menggunakan teknik analisis data induktif yang selanjutnya disusun secara sistematis sehingga mendapatkan data mengenai peran pengawasan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) terhadap kinerja Kepala Desa berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa, yang kemudian akan dikaitkan dengan konsep Hukum Islam yakni siyāsah dustūrīyah. Penelitian ini mendapatkan hasil bahwa pengawasan yang dilakukan oleh BPD Desa daleman tidak berjalan dengan optimal, hal tersebut dibuktikan dengan kurang terlibatnya BPD dalam tahapan penyelenggaraan pemerintahan desa. hal ini disebabkan karena tidak harmonisnya antara kedua lembaga tersebut. Selain itu temuan dalam penelitian ini menunjukkan bahwa BPD Desa Daleman sering kali tidak peduli akan fungsi dan tugasnya, setelah ditelusuri lebih dalam hal ini disebabkan bahwa BPD Desa Daleman masih terdapat yang belum mengetahui akan tugas dan fungsinya tersebut. Dalam tinjauan siyāsah dustūriyah, fungsi pengawasan yang dimiliki oleh BPD memiliki kesamaan dengan fungsi pengawasan yang dimiliki oleh Wilāyah al- Ḥisbah. Berdasarkan temuan dari penelitian yang menunjukkan bahwa pengawasan BPD Desa Daleman yang tidak optimal, maka penulis memberikan saran: pertama, penyelenggara pemerintahan desa yakni BPD dan Kepala Desa ataupun Perangkat Desa perlu menghadirkan harmonisasi, untuk menciptakan sinergitas dalam penyelenggaraan pemerintahan desa. Apabila diperlukan untuk menghadirkan keharmonisan, maka bisa membuat forum sebagaimana yang dijelaskan dalam Pasal 50 ayat (1). Kedua, Alumni Mahasiswa Hukum Tata Negara Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya memberikan bimbingan teknis kepada Badan Permusyawaratan Desa Daleman agar bisa menjalankan tugas maupun fungsinya dengan optimal.