Implementasi pengajuan saksi yang meringankan tersangka dalam proses penyidikan pasca Putusan Mahkamah Konstitusi No. 65/PUU- VIII/2010 pandangan hukum acara pidana Islam: studi kasus di Polrestabes Surabaya

Skripsi ini adalah basil penelitian lapangan yang berjudul "Implementasi Pengajuan Saksi yang Meringankan Tersangka dalam Proses Penyidikan Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi No 65/PUU-VIlI/2010 Pandangan Hukum Acara Pidana Islam (Studi Kasus di Polrestabes Surabaya)". Skripsi ini bertujuan untuk menjawab pertanyaan bagaimanakah implementasi pengajuan saksi yang meringankan tersangka dalam proses penyidikan pasca putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 65/PUU-VIll/2010 di Polrestabes Surabaya, dan bagaimanakah pandangan Hulrum Acara Pidana Islam tentang implementasi pengajuan saksi yang meringankan tersangka dalam proses penyidikan pasca putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 65/PUU-VIll/20 l O di Polrestabes Surabaya. Data penelitian ini dikumpulkan dengan tehnik wawancara dan dokumenter yang selanjutnya dianalisis secara yuridis dengan menggunakan metode deskriptif. Kesimpulan diambil dengan menggunakan logika deduktif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Implementasi pengajuan saksi yang meringankan tersangka dalam proses penyidikan pasca putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 65/PUU-VIIl/2010 di Polrestabes Surabaya sudah diterapkan di Polrestabes Surabaya. Polrestabes Surabaya menyesuaikan dengan putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 65/PUU-VllI/20 I 0. Tersangka diberikan hak untuk menggunakan pihak-pihak tertentu yang keterangannya dapat dijadikan sebagai keterangan saksi yang meringankan tersangka, baik keterangan itu berisi penolakan sangkaan atau yang dapat menggugurkan sanksi yang akan dijatuhkan. Pandangan hukum acara pidana Islam tentang implementasi pengajuan saksi yang meringankan tersangka dalam proses penyidikan pasca putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 65/PUU-VIIl/2010 di Polrestabes Surabaya sesuai dengan norma atau ketentuan hukum acara pidana Islam, yaitu menjunjung tinggi hak-hak tersangka dan memprioritaskan supremasi hukum dan HAM para tersangka. Tersangka diberikan hak untuk melakukan pembelaan atas sangkaan pidana yang dilakukan dengan mengajukan saksi yang meringankan. Penulis berharap agar dilakukan revisi terhadap pasal-pasal dalam K.itab Undang-undang Hukum Acara Pidana, penyidik dapat bersifat obyektif dalam melakukan penyidikan dan menempatkan kewenangan yang dimilki sesuai dengan Undang-undang, penyidik menerapkan Undang-undang tidak secara sempit, tetapi sesuai dengan rasa keadilan clan hukum yang pasti.