Analisis hukum islam terhadap pelaksanaan hak dan kewajiban suami istri dalam kasus poligami satu rumah di dusun Termas Malang Desa Babadan Kecamatan Patianrowo Kabupaten Nganjuk

Skripsi ini merupakan penelitian lapangan berjudul "Analisis Hukum Islam Terhadap Hak dan Kewajiban Suami Istri Dalam Kasus Poligami Satu Rumah di Dusun Termas Malang, Desa Babadan, Kecamatan Patianrowo, Kabupaten Nganjuk". Penelitian ini bertujuan menjawab dua pertanyaan utama: Bagaimana Pelaksanaan Hak Dan Kewajiban Suami Istri Dalam Keluarga Poligami Satu Rumah di Dusun Termas Malang, Desa Babadan, Kecamatan Patianrowo, Kabupaten Nganjuk, serta Bagaimana Analisis Hukum Islam terhadap Pelaksanaan Hak Dan Kewajiban Suami Istri Dalam Keluarga Poligami Satu Rumah di Dusun Termas Malang, Desa Babadan, Kecamatan Patianrowo, Kabupaten Nganjuk. Tujuan penelitian ini adalah untuk menjelaskan dan menganalisis pelaksanaan hak dan kewajiban suami istri dalam keluarga poligami satu rumah di Dusun Termas Malang. Skripsi ini merupakan penelitian Hukum Empiris yang menggunakan data lapangan melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi terhadap pelaku poligami satu rumah di Desa Babadan, Kecamatan Patianrowo, Kabupaten Nganjuk. Sumber data terdiri dari data primer, berupa pengalaman dan praktik pelaku poligami, serta data sekunder, seperti kitab fiqih, peraturan, dan dokumen akademik lalu pengolahan data dianalisis dengan pola pikir deduktif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa praktik poligami satu rumah di Dusun Termas Malang, Desa Babadan, Kecamatan Patianrowo, Kabupaten Nganjuk, meskipun telah mendapatkan persetujuan dari istri pertama, tetap tidak dapat dianggap sah secara Hukum Negara karena tidak memiliki kekuatan Hukum tetap. Ketidaksahan ini menunjukkan adanya ketidaksesuaian antara Pelaksanaan Hak dan Kewajiban Suami Istri dalam praktik tersebut dengan ketentuan Hukum Positif yang berlaku, meskipun secara Hukum Islam mungkin dianggap memenuhi syarat-syarat tertentu. Selain itu, ditemukan adanya Hak dan Kewajiban Suami Istri yang tidak sepenuhnya dipenuhi, yang berpotensi memengaruhi keutuhan dalam hubungan Suami Istri. Sesuai dengan uraian di atas, dapat disimpulkan untuk memastikan ketertiban dan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan di Indonesia, diperlukan izin resmi dari Pengadilan Agama sebagai syarat utama dalam pelaksanaan poligami yang berfungsi sebagai upaya perlindungan terhadap hak-hak semua pihak yang terlibat, termasuk istri-istri dan anak-anak yang menjadi bagian dari keluarga tersebut. Selain itu, disarankan untuk melakukan Itsbat Nikah guna menetapkan status hukum pernikahan secara formal di mata Hukum Negara.