Prinsip check and balances terhadap kewenangan kepala dan wakil kepala otorita ibu kota nusantara dalam uu No. 21 Tahun 2023 perspektif siyāsah dusturiyāh

Ibu Kota Negara atau disingkat IKN merupakan wajah baru Ibu Kota Negara dengan klasifikasi pembangunan yang aman, modern dan berkelanjutan. Menindaklanjuti Pembangunan tersebut, pemerintah menerbitkan produk hukum berupa Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara atau disingkat menjadi UU IKN. Pelaksanaan pemerintahan IKN dilaksanakan oleh Lembaga Otorita IKN Nusantara. Otorita IKN dijabat oleh Kepala dan dibantu oleh Wakil Kepala Otorita. Kewenangan Badan Otorita IKN yang secara khusus berwenang untuk menetapkan bahwa norma, standar, prosedur serta kriteria yang dimaksud ditetapkan dengan Peraturan Kepala Otorita IKN sebagaimana diatur dalam Pasal 12 Ayat 5 UU IKN. Kekhususan ini mempengaruhi pengambilan keputusan oleh Kepala Otorita sehingga dikhawatirkan terjadinya sentralisasi kekuasaan serta hak rakyat dalam pengambilan keputusan terabaikan. Oleh karena itu, check and balances diperlukan. Sehubungan dengan hal tersebut, skripsi ini hendak menjawab segala permasalahan dengan merumuskan dua pertanyaan sebagai berikut: bagaimana prinsip check and balances terhadap kewenangan Kepala dan Wakil Kepala Otorita IKN; serta bagaimana prinsip check and balances terhadap kewenangan Kepala dan Wakil Kepala Otorita IKN jika ditinjau dari Siyāsah dusturiyāh. Penelitian ini termasuk kepada Penelitian Hukum Normatif melalui Pendekatan Perundang-undangan atau statute approach dan Pendekatan Konseptual atau conseptual approach. Metode pengumpulan dan menganalisa bahan hukum secara deskriptif melalui metode interpretasi teleologis. Interpretasi ini dilakukan dengan cara menafsirkan peraturan perundang undangan. Interpretasi ini beranjak dari pendekatan konseptual dikarenakan tidak ada aturan hukum dalam permasalahan kemudian penulis mengintervensikan UU IKN dalam prinsip check and balances. Hasil dari penelitian ini, penulis simpulkan sebagai berikut: pertama, Otorita IKN merupakan Pemerintahan Daerah yang bersifat khusus dimana Kepala dan Wakil Kepala Otorita bertanggung jawab langsung kepada Presiden, sehingga kedudukan Pemdasus IKN setingkat dengan pusat. Oleh karna itu yang bertanggungjawab untuk melaksanakan check and balances ialah DPR; Kedua, dalam perspektif Siyāsah dusturiyāh DPR setara dengan Wazīr Tafwidh berwenang sebagai lembaga legislasi dalam membentuk regulasi yang bersifat nasional dan bertanggung jawab langsung kepada khalifah dan/atau imamah. Sejalan dengan kesimpulan diatas, penulis menyarankan untuk; Pertama, mengoptimalkan peran komisi II DPR sebagai mitra kerja yang sejalan dengan fungsi pengawasan, komisi ini diharapkan dapat berperan secara penuh sebagai sebagai aspirator sekaligus jembatan penghubung antara masyarakat dengan Kepala Otorita agar aspirasi masyarakat dapat tersalurkan guna mengontrol kebijakan yang diambil oleh Kepala dan Wakil Kepala Otorita. Kedua, diharapkan komisi II DPR dapat mengoptimalkan peran legislasi dan peran anggaran mengingat dana yang digunakan dalam pembangunan IKN diperoleh dari APBN.