Intervensi orang tua dalam pengambilan keputusan perempuan untuk berkhitan di pondok pesantren “x” perspektif sosiologi hukum

Khitan perempuan merupakan praktik yang menjadi polemik di berbagai kalangan para ulama, lembaga, instansi, maupun organisasi-organisasi yang ada di Indonesia. Tradisi ini telah lama dilakukan dengan alasan agama serta budaya sosial, salah satunya praktik khitan perempuan yang diadakan secara masal di Pondok Pesantren X. Praktik pelukaan kelamin perempuan ini mulai dipertanyakan karena dianggap menimbulkan dampak psikologis maupun hak kesehatan seksual pada perempuan. Maka skripsi ini bertujuan untuk menjelaskan tentang tradisi praktik khitan perempuan yaitu pelaksanaan khitan perempuan di Pondok Pesantren X, dan perspektif sosiologi hukum pada orang tua dalam mengintervensi perempuan untuk memilih berkhitan di Pondok Pesantren X.Penelitian ini dilakukan secara deskriptif kualitatif, yaitu dengan menggambarkan dan menguraikan secara sistematis terkait objek yang akan diteliti berdasarkan fakta yang terjadi di lapangan. Objek dalam penelitian ini adalah tradisi praktek khitan bagi anak perempuan yang dilaksanakan oleh santriwati secara massal di Pondok Pesantren X. Dalam penelitian ini penulis menggunakan bentuk penelitian hukum empiris. Penelitian hukum ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana tradisi khitan perempuan diparktikkan di Pondok Pesantren X. Hal ini mencakup pemahaman tentang alasan, tata cara, dan nilai-nillai yang mendasarinya dari sudut pandang masyarakat setempat. Apakah praktik tersebut sesuai dengan aturan hukum, atau ada potensi konflik antara hukum negara, hukum Islam, dan tradisi lokal. Penelitian ini menyimpulkan bahwa khitan perempuan di Pondok Pesantren X merupakan tradisi tahunan untuk melestarikan nilai moral dan agama, namun pelaksanaannya yang masih tradisional tanpa standar medis menimbulkan risiko kesehatan, trauma psikologis, dan polemik terkait hak seksualitas perempuan. Meskipun didukung masyarakat lokal, praktik ini bertentangan dengan regulasi pemerintah dan rekomendasi medis, memicu perbedaan pandangan di kalangan tokoh pesantren. Santriwati yang memilih khitan memandangnya sebagai perlindungan sesuai tradisi dan agama, dipengaruhi oleh orang tua dan lingkungan pesantren, sedangkan yang menolak lebih mengutamakan kesehatan dan hak asasi, didorong oleh keluarga dan kekhawatiran dampak jangka panjang. Penelitian ini merekomendasikan pemerintah, lembaga kesehatan, dan tokoh agama bersinergi mengedukasi masyarakat tentang risiko kesehatan dan dampak psikologis khitan perempuan, serta pentingnya hak kesehatan seksual. Selanjutnya prosedur tradisional yang digunakan untuk khitan perempuan sebaiknya diganti dengan pendekatan simbolis yang aman, didukung regulasi tegas, dialog pesantren, dan pendampingan keluarga untuk memahami dampak praktik ini demi kepentingan anak perempuan.