Tinjauan hukum Islam dan hukum positif terhadap pelaku usaha akibat wanprestasi oleh customer dalam sewa jasa fotografi

transaksi jasa fotografi di Arka Gallerys dilakukan dengan sistem pembayaran uang muka (DP) sebagai bentuk perjanjian awal antara penyedia jasa dan klien, yang dituangkan melalui akad dan kuitansi. Dalam kasus RF, transaksi awal berjalan lancar hingga tahap pemotretan dan pengeditan, di mana hasil foto telah diterima sesuai kesepakatan. Namun, wanprestasi terjadi karena klien gagal melunasi sisa pembayaran 50% dengan alasan ekonomi, seperti prioritas kebutuhan mendesak lainnya. Meskipun RF mengakui niat untuk melunasi, rasa malu akibat penagihan di depan umum menjadi penghalang utama. Hal ini menyebabkan kerugian bagi Arka Gallerys yang mencakup gaji karyawan, biaya operasional, dan keuntungan yang hilang. Tidak adanya klausul sanksi tegas dalam perjanjian memperumit upaya penyelesaian, meskipun layanan telah diberikan dengan baik dan sesuai harapan klien. Transaksi jasa fotografi antara Arka Gallerys dan RF telah memenuhi ketentuan akad yang sah sesuai Pasal 27 KHES, namun wanprestasi terjadi ketika RF gagal melunasi sisa pembayaran DP sebesar Rp600.000. Kelalaian RF, yang disebabkan oleh alokasi dana untuk kebutuhan lain, tidak memenuhi syarat force majeure sebagaimana diatur dalam Pasal 40 dan 41 KHES, melainkan menunjukkan kurangnya perencanaan keuangan. Berdasarkan Pasal 38 dan 39 KHES, RF bertanggung jawab memberikan ganti rugi atas kerugian materiil yang diderita Arka Gallerys, seperti biaya operasional dan keuntungan yang hilang. Kasus ini menekankan pentingnya keberadaan klausul sanksi dalam akad untuk melindungi pelaku usaha dari risiko wanprestasi di masa depan. Kasus wanprestasi oleh RF terhadap Arka Gallerys menunjukkan bahwa sistem pembayaran down payment (DP), yang seharusnya menjamin komitmen, malah menjadi celah bagi konsumen untuk mengabaikan kewajiban pelunasan, sehingga merugikan pelaku usaha secara finansial dan operasional. Berdasarkan KUHPerdata dan UU No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, RF telah melanggar perjanjian dengan tidak melunasi pembayaran tanpa alasan yang sah, sehingga Arka Gallerys berhak menuntut kompensasi atas kerugian yang dialami. Meskipun Arka Gallerys telah memenuhi kewajibannya, ketiadaan sanksi yang tegas dalam perjanjian memperbesar risiko sengketa. Untuk mencegah hal serupa, diperlukan langkah preventif seperti memperkuat klausul kontrak, menerapkan sistem pembayaran yang lebih ketat, dan memanfaatkan mekanisme hukum atau mediasi untuk melindungi hak pelaku usaha sekaligus menciptakan transaksi yang lebih adil.