Aspek etika hukum rangkap jabatan sebagai komisaris badan usaha milik negara oleh aparatur sipil negara dalam undang-undang nomor 5 tahun 2014

Penelitian dengan Judul “Aspek Etika Hukum Rangkap Jabatan Sebagai Komisaris Badan Usaha Milik Negara Oleh Aparatur Sipil Negara Dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014” merupakan hasi l penelitian hukum yang merujuk pada permasalahan rangkap jabatan sebagai Komisaris Badan Usaha yang dilakukan oleh Aparatur Sipil Negara dimana jika dilakukan akan sangat rawan konflik kepentingan dan dapat melangar etika.Penelitian ini ditujukan untuk memperoleh gambaran yang jelas mengenai aspek etikahukum bagi Aparatur Sipil Negara yang melakukan rangkap jabatan sebaga Komisaris di Badan Usaha Milik Negara serta untuk mendapatkan gambaran yang jelas tentang tinjauan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 terhadap rangkap jabatan Aparatur Sipil Negara sebagai Komisaris Badan Usaha Milik NegaraPenelitian dalam tesis ini menggunakan penelitian hukum normative dimana objek dari penelitia ini merupakan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan aspek etika hukum rangkap jabatan Aparatur Sipil Negara. Penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Teknik pengumpulan bahan hukum pada penelitian ini menggunakan studi kepusakaan (library research), melalui sumber bahan hukum antara lain Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara, buku, karya tulis ilmiah/skripsi/tesis/disertasi dan lain-lainnya serta data-data yang mendkung penelitian ini.Adapun hasil dari penelitian ini disebutkan bahwasanya rangkap jabatan Aparatur Sipil Negara sebagai Komisaris di Badan Usaha Milik Negara menghadirkan berbagai tantangan terkait dengan integritas, transparansi dan akuntabilitas dan rawan dengan adanya konflik kepentingan. Sehingga penting bagi pemerintah dan instansi-instansi terkait untuk mengambil langkah-angkah yang diperlukan untuk memastikan bahwa praktik-praktik yang dijalankan dengan baik sesuai dengan prinsip-prinsip etika hukum dan Undang-Undang No. 5 Tahun 2014 yang merupakan legal base yang harus dipahami bersama sebagai semangat menuju perubahan Pemerintahan yang lebih baik. Dengan demikian untuk menyukseskan implementasi Undang-Undang no. 5 Tahun 2014, selain didukung oleh peraturan-peraturan pendukung lainnya yakni perlu didukung oleh setiap instansi pemerintah dan para Aparatur Sipil Negara yang profesional.