Analisis maṣlaḥah mursalah dan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 terhadap pungutan kebersihan dan keamanan di Pasar Tumpah Jalan Tembok Dukuh Surabaya

Pungutan kebersihan dan keamanan merupakan bentuk kontribusi yang dilakukan dengan cara pembebanan kepada penikmat manfaat sebagai wujud imbalan atas pembayaran atas jasa atau fasilitas yang telah diberikan. Dalam hal ini Pasar Tumpah menerapkan pungutan kebersihan dan keamanan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat pasar dalam menciptakan lingkungan pasar yang kondusif. Keberadaan Pasar Tumpah di Jalan Tembok Dukuh Surabaya beroperasional di fasilitas publik yaitu jalan umum, sehingga dalam pengelolaannya dipertanyakan kemaslahatannya oleh banyak pihak. Penelitian ini memfokuskan pada dua rumusan masalah yaitu, pertama bagaimana praktik pungutan pungutan kebersihan dan keamanan di Pasar Tumpah di Jalan Tembok Dukuh Surabaya. Kedua, bagaimana tinjauan maṣlaḥah mursalah dan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 terhadap praktik pungutan kebersihan dan keamanan di Pasar Tumpah Jalan Tembok Dukuh Surabaya. Jenis penelitian adalah penelitian hukum normatif-empiris dengan pendekatan kualitatif. Pengumpulan data dengan jenis penelitian ini dilakukan melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi dengan pihak terkait mengenai pungutan kebersihan dan keamanan Pasar Tumpah di Jalan Tembok Dukuh Surabaya. Selanjutnya dianalisis dengan pendekatan kualitatif sehingga menghasilkan data deskriptif sesuai dengan yang terjadi di lapangan. Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa pungutan kebersihan dan keamanan di Pasar Tumpah Jalan Tembok Dukuh Surabaya dilakukan pukul 04.30-05.00 WIB oleh kelompok koordinator memiliki rentang tarif yang disesuaikan dengan kemampuan pedagang pada saat itu yaitu Rp5.000-Rp10.000/hari. Jika ditinjau dari segi maṣlaḥah mursalah, pungutan yang diterapkan dalam Pasar Tumpah berdampak maṣlaḥah tingkat ḥajiyah. Walaupun aktivitas ini memberikan kemudahan pengelolaan pasar agar berjalan dengan lebih tertib, aman, dan teratur. Namun, aktivitas ini masih belum sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 karena masih memerlukan perizinan dari pemerintah daerah. Sejalan dari hasil penelitian ini, penulis memberikan saran kepada pihak pemerintah, koordinator, dan pedagang untuk mempertimbangkan pelaksanaan operasional Pasar Tumpah di Jalan Tembok Dukuh Surabaya. Bagi pemerintah, perlu membangun alternatif tempat untuk relokasi pedagang Pasar Tumpah agar memiliki tempat yang aman dan legal secara hukum. Selain itu, pedagang dan koordinator perlu pula untuk mematuhi jam operasional yang sudah diperjanjikan diantara mereka sambil mengupayakan koordinasi dengan penyelenggara jalan.