Kewenangan lembaga negara terhadap sistem pertahanan dan keamanan digital di Indonesia

Penelitian ini mengkaji tentang kewenangan lembaga negara terhadap sistem pertahanan dan keamanan digital di Indonesia dalam kerangka teori negara hukum terkait sistem pertahanan dan keamanan digital. Untuk menjawab pertanyaan rumusan masalah bagaimana pengaturan sistem pertahanan dan keamanan digital di Indonesia diatur di dalam peraturan perundang-undangan dan bagaimana kewenangan lembaga negara terhadap sistem pertahanan dan keamanan digital di Indonesia. Untuk mengkaji hal tersebut di atas, maka digunakan metode penelitian hukum normatif, dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konsep untuk menjawab persoalan tersebut. Dalam hal ini pengumpulan bahan hukum yang representatif, bahan hukum bersumber dari perundang-undangan yang berlaku. Semua bahan hukum yang telah terkumpul dianalisis secara kualitatif deskripstif. Hasil penelitian tersebut ini dapat diperoleh kesimpulan bahwa Sistem pertahanan dan keamanan digital di Indonesia telah di atur di dalam peraturan perundang-undangan melalui UU PDP, akan tetapi masih belum cukup dikatakan sebagai aturan yang optimal karena masih terjadi legal gap atau ketimpangan hukum antara Kemenkominfo dan juga BSSN sebagai sektor garda terdepan negara Indonesia dalam konteks teknologi digital. Perlu adanya suatu mekanisme khusus yang mengatur keduanya sehingga hukum dan aplikasinya dapat berjalan secara optimal. Kewenangan dari BSSN serta Kemenkominfo merupakan kewenangan yang bersifat delegatif yang berasal dari presiden yang artinya kedua lembaga tersebut bertanggung jawab penuh kepada presiden terkait aksi serta segala macam tindakan hukum yang dilakukannya. Meski kedua lembaga tersebut memiliki kewajiban yang sama menangani di bidang digital akan tetapi keduanya memiliki batasan yang berbeda. Kemenkominfo dengan kebijakan yang bersifat administratif, serta BSSN yang memiliki kewenangan yang cenderung aplikatif. Maka perlu adanya suatu kolaborasi dan integrasi antara dua lembaga serta Lembaga negara lainnya yang memiliki kewenangan otoritatif dalam hal sistem informasi digital secara nasional untuk menciptakan strategi kebijakan yang lebih efektif khususnya di bidang sistem pertahanan dan keamanan digital di Indonesia. Dengan adanya sistem digital maka perlu adanya sebuah pemahaman kepada masyarakat terkait penggunaan aplikasi yang berbasis digital tentu harus menguasai segala macam aspek sistem informasi yang berbasis digital.