Akuntabilitas tata kelola aset desa di era digital: studi pada Kalurahan Pleret, Kapanewon Pleret, Kab. Bantul

Fokus penelitian mengenai akuntabilitas tata kelola aset desa dalam era digital yang terjadi pada Kalurahan Pleret, Kapanewon Pleret, Kab. Bantul mengandung daya tarik untuk dilakukan penelitian dikarenakan masih belum banyak dikaji serta memiliki posisi sangat strategis dalam memastikan kemampuan pemerintah desa saat mengelola aset desa secara akuntabel. Adapun tujuan dari penelitian ini yakni agar dapat mengkaji sejauh mana aset desa Pleret dikelola secara akuntabel oleh pihak Pemerintah Kalurahan Pleret. Terdapat beberapa kerangka teori yang akan dijadikan oleh peneliti sebagai petunjuk sekaligus pisau analisis saat menyusun sekaligus menganalisis data kualitatif, meliputi teori utama yaitu teori akuntabilitas serta teori pendukung yakni teori digital governance. Aktivitas penelitian ini memakai metode deskriptif kualitatif dengan pendekatan studi kasus yang penghimpunan data-datanya melalui teknik observasi, wawancara, serta pengumpulan dokumen-dokumen atau bacaan yang mendukung. Sementara, teknik analisis datanya memakai teknik dari Miles dan Huberman. Perolehan dari kegiatan penelitian yakni pemerintah Kalurahan Pleret selalu berupaya untuk dapat melaksanakan penguatan akuntabilitas secara vertikal dan horizontal terkait tata kelola aset desanya dari manual ke digital sesuai dengan regulasi yang diberlakukan. Realitas tersebut dimulai dari akuntabilitas vertikal dengan memperlihatkan kinerja dari Pemerintah Kalurahan Pleret ketika menginformasikan tata kelola aset desa kepada Pemerintah Kabupaten Bantul, BumKal, masyarakat yang tidak hanya dilibatkan melalui musyawarah kalurahan saja, namun bisa mengakses SIDes Pleret berbasis website kalurahan Pleret.id. Sementara kenyataan berupa akuntabilitas horizontal yaitu tindakan Pemerintah Kalurahan Pleret yang selalu melibatkan BamusKal dalam hal mengelola aset desa, meliputi aktivitas merancang APBKal untuk perencanaan aset melalui msuyawarah kalurahan, pengawasan dalam pemanfaatan, dan melakukan persetujuan. Dalam melakukan akuntabilitas tersebut pun kerap menemui suatu tantangan.