ANALISIS HUKUM PIDANA ISLAM TENTANG KEKERASAN TERHADAP ANAK YANG MENGAKIBATKAN MENINGGAL DUNIA : STUDI PUTUSAN NOMOR 163/PID.SUS/2015/PN.LBH

Skripsi yang berjudul “Analisis Hukum Pidana Islam Tentang Kekerasan Terhadap Anak yang Mengakibatkan Meninggal Dunia (Studi Putusan Nomor 163/Pid.Sus/2015/PN.Lbh)” ini merupakan hasil penelitian kepustakaan untuk menjawab pertanyaan: Bagaimana analisis Hukum Pidana Islam terhadap pertimbangan hukum hakim dalam putusan Nomor 163/Pid.Sus/2015/PN.Lbh tentang kekerasan terhadap anak yang mengakibatkan meninggal dunia?, Bagaimana analisis Hukum Pidana Islam terhadap sanksi putusan Nomor 163/Pid.Sus/2015/PN.Lbh tentang kekerasan terhadap anak yang mengakibatkan meninggal dunia?. Data penelitian dihimpun dengan menggunakan pendekatan kualitatif melalui pengumpulan data dengan teknik dokumentasi. Selanjutnya data yang telah dihimpun dianalisis menggunakan Hukum Pidana Islam. Adapun metodenya adalah deskriptif analitis dan menggunakan pola pikir deduktif yaitu analisis yang bersifat umum untuk menemukan kesimpulan yang bersifat khusus. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa berbeda dengan keputusan dari Majelis Hakim yang menetapkan terdakwa melakukan tindak pidana kekerasan terhadap anak, dalam pandangan Hukum Pidana Islam merupakan tindak pidana pembunuhan menyerupai sengaja dimana pelaku sengaja menikam korban tetapi tidak berniat untuk membunuhnya melainkan untuk membalas perbuatan korban. Sedangkan sanksi yang diterapkan bagi pelaku menurut Hukum Pidana Islam adalah ta’zi>r, yaitu hakim diberi wewenang penuh untuk menentukan jenis hukuman bagi pelaku. Sanksi dalam putusan ini sesuai dengan Hukum Pidana Islam dimana Majlis Hakim juga yang diberi wewenang untuk memilih hukuman yang lebih maslahat dan bersifat mendidik terdakwa. Sejalan dengan kesimpulan di atas disarankan hendaknya para orang tua dan masyarakat menyadari bahwa anak perlu untuk dibimbing ke arah yang benar dan dijaga dari berbagai bentuk kekerasan yang dapat merugikan mental maupun fisik bagi anak bahkan yang menyebabkan kematian. Sedangkan bagi pemerintah dan aparat penegak hukum agar selalu menjaga hak-hak anak dengan menerapkan Undang-Undang Perlindungan Anak, serta dalam menetapkan sanksi bagi pelaku kejahatan harus proposional atau sesuai dengan tindakan yang dilakukan dan akibat yang ditimbulkan dari tindakan kejahatan.