Tinjauan hukum pidana Islam terhadap putusan hakim tentang hukuman pelaku penganiayaan putusan direktori Mahkamah Agung Nomor 289/Pid.B/2019/PNSda: studi kepustakaan

Skripsi Yang Berjudul Tinjauan Hukum Pidana Islam Terhadap Putusan Hakim Tentang Hukuman Pelaku Penganiayaan (Studi Putusan Direktori Mahkamah Agung Nomor 289/Pid.B/2019/PNSda) adalah hasil penelitian untuk menjawab rumusan masalah tentang Bagaimana Putusan Hakim Nomor: 289/Pid.B/2019/PNSda tentang hukuman pelaku penganiayaan di Pengadilan Negeri Sidoarjo dan Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap Putusan Nomor: 289/Pid.B/2019/PNSda. Dalam penelitian ini digunakan metode kualitatif. Data yang digunakan berasal dari Putusan Pengadilan Negeri Sidoarjo dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan tindak pidana penganiayaan. Kemudian dianalisis dengan teknik deskriptif analilsis dan menggunakan pola pikir dedukatif untuk memperoleh analisis khusus dalam hukum pidana Islam. Penelitian ini menyimpulkan bahwa hakim memutuskan terdakwa dijatuhi hukuman pidana penjara selama 1 tahun dan mengetahui penjatuhan hukuman terdapat dalam isi Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana dengan metode studi kepustakaan yang digunakan penulis dalam skripsi ini yaitu yuridis normatif, penelitian ini mengacu pada norma-norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan yang sesuai dengan penelitian ini. Dari hasil penelitian ini bahwasanya setiap pelaku tindak pidana kekerasan fisik yang dilakukan oleh suami terhadap istri siri harus mempertanggungjawabkan perbuatannya karena perbuatan tersebut sangat merugikan korban. Dari segi hukum pidan Islam juga hukuman kepada pelaku tindak kekerasan fisik dalam rumah tangga masuk dalam kategori Jarimah ta’zir yang mana hal itu merupakan pertimbangan hukum dari hakim yang meliputi pelukaan yakni muka, dan kepala, hal ini sesuai dengan fakta hukum yang merupakan tindakan penganiayaan kepada korban, sehingga yang dirasakan korban adalah luka lecet dan bengkak pada kepala kanan atas. Bentuk hukumannya dari jarimah takzir ini ditetapkan oleh syara’ tetapi penerapannya diserahkan kepada hakim yang berwenang.