Penetapan merchant discount rate Bank Indonesia pada usaha mikro ditinjau dari maṣlaḥah mursalah menurut Imam Malik

Pengembangan usaha mikro yang berbasis teknologi pembayaran yang baru, sudah berhasil dan terbukti bisa menaikan omset dari pelaku usaha yang ada. Namun setelah dikeluarkannya peraturan 23/15/PADG/2021 dari BI yang akan membebankan pelaku usaha mikro. Maka dari itu harus adanya kajian dimana apakah MDR ini boleh dilakukan untuk kebutuhan masyarakat luas terutama pelaku usaha mikro. Fokus dari penelitian ini adalah keabsahan dari MDR ini jika ditinjau dari maṣlaḥah mursalah menurut Imam Malik. Data penelitian ini dihimpun menggunakan teknik library research dan pendekatan statute approach. Teknik analisis data menggunakan deskriptif deduktif yang selanjutnya disusun secara sistematis sehingga menjadi data yang konkrit mengenai ketentuan yang ada dalam pengimplementasian MDR dalam digital payment, dalam pemberlakuannya menganut 23/15/PADG/2021 sebagai rujukan dalam mengatur mekanisme didalamnya. Selanjutnya data tersebut diolah dan dianalisis menggunakan teori hukum Islam, maṣlaḥah mursalah. Hasil dari penelitian ini menyimpulkan: pertama, dari aspek maṣlaḥah mursalah setidaknya sudah memenuhi dikarenakan dari segi pemanfaatan jangka panjang yang sudah direncanakan dalam laporan ASPI tahun 2021 menunjukan adanya potensi dari QRIS yang dikembangkan dengan lebel dari BI untuk memperluas jaringan di kanca internasional, Kemudian untuk dampak negatif yang ditimbulkan hanyalah beban yang diberikan kepada pelaku usaha mikro, dimana beban tersebut cukup ringan hanya sebatas Rp300 perak saja pertransaksi Rp100,000,00. Sejalan dengan kesimpulan di atas, penulis menyarankan: Pertama, untuk mengoptimalkan fungsi dari QRIS untuk mencapai tujuan dari ASPI dengan cepat agar dengan mengira-ngira beban MDR yang ditanggung oleh pelaku usaha mikro ini sampai dengan kapan. Agar masyarakat juga bisa lebih tau dan sistem lebih transparan dengan adanya transparansi tanggal yang lebih jelas. Kedua, dalam hal peraturan harus dibuat lebih kompleks, dikarenakan sektor ekonomi merupakan sebuah hal yang cukup krusial dan sebaiknya diatur dalam UU bukan hanya sebatas peraturan.