Efektivitas kesadaran dan kepatuhan masyarakat terahadap Perda Kabupaten Gresik No. 3 Tahun 2021 tentang pengurangan penggunaan plastik sekali pakai dalam perspektif fiqh siyāsah

Sampah plastik merupakan permasalahan yang kompleks di Indonesia, dengan volume yang terus meningkat setiap harinya. Masalah ini tidak hanya berdampak pada pencemaran lingkungan, tetapi juga memberikan kontribusi signifikan terhadap kerusakan ekosistem, baik di daratan maupun perairan. Dalam upaya mengatasi permasalahan tersebut, pemerintah Kabupaten Gresik mengeluarkan Peraturan Daerah (Perda) No. 3 Tahun 2021 tentang Pengurangan Penggunaan Plastik Sekali Pakai. Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu a) Bagaimana Kesadaran dan Kepatuhan Masyarakat Terhadap Perda No. 3 Tahun 2021 tentang Pengurangan Penggunaan Plastik Sekali Pakai?. b) Bagaimana Analisis Fiqh Siyāsah dan Perda No. 3 Tahun 2021 Tentang Pengurangan Penggunaan Plastik Sekali Pakai?. Penelitian ini berfokus pada implementasi perda tersebut di Kecamatan Bungah, wilayah yang sering terdampak banjir akibat penumpukan sampah plastik, khususnya di aliran Sungai Bengawan Solo. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum empiris dengan pendekatan kualitatif deskriptif. Data diperoleh melalui penyebaran kuesioner kepada 65 responden yang terdiri dari pelaku usaha di pasar, toko tradisional, dan toko modern. Hasil penelitian menunjukkan bahwa efektivitas kesadaran dan kepatuhan masyarakat Kecamatan Bungah terhadap Perda No. 3 Tahun 2021 tentang Pengurangan Penggunaan Plastik Sekali Pakai masih belum optimal. Meskipun perda ini bertujuan untuk mengurangi dampak negatif penggunaan plastik sekali pakai, implementasinya di masyarakat menghadapi berbagai kendala. Faktor utama yang memengaruhi kurangnya efektivitas ini meliputi rendahnya tingkat sosialisasi, keterbatasan sarana dan fasilitas seperti bank sampah, serta kurangnya alternatif ramah lingkungan yang terjangkau. Saran yang dapat penulis ambil berdasarkan penelitian ini yaitu, meningkatkan sosialisasi dengan pendekatan yang lebih menarik dan mudah dipahami oleh masyarakat, menyediakan infrastruktur pendukung, seperti bank sampah di setiap desa, memberikan dukungan ekonomi berupa subsidi untuk produk ramah lingkungan, dan pemerintah harus melakukan evaluasi berkala.