TINJAUAN MAQASID AL SHARI’AH TERHADAP PERDA NOMOR 7 TAHUN 1999 TENTANG LARANGAN MENGGUNAKAN BANGUNAN ATAU TEMPAT UNTUK MELAKUKAN PERBUATAN ASUSILA DI KOTA SURABAYA

Skripsi yang berjudul “Tinjauan Maqasid al-Shariah Terhadap Perda Nomor 7 Tahun 1999 tentang larangan menggunakan bangunan atau tempat untuk melakukan perbuatan asusila di kota surabaya ” adalah hasil penelitian lapangan untuk menjawab pertanyaan yaitu, bagaimana penerapan Perda Nomor 7 Tahun 1999 tentang larangan menggunakan bangunan atau tempat untuk melakukan perbuatan asusila di kota surabaya, dan bagaimana tinjauan maqasid al-shariah terhadap Perda Nomor Tahun 1999 tentang larangan menggunakan bangunan atau tempat untuk melakukan perbuatan asusila di kota Surabaya. Data yang diperlukan dalam penelitian ini diperoleh dengan tehnik wawancara, observasi, dokumentasi dan pustaka. Setelah data terkumpul, data diolah dengan bentuk kualitatif kemudian dianalisis dengan metode deskriptif analisis dan pola pikir induktif untuk memperoleh kesimpulan yang umum menurut maqasid al-shariah dan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 1999. Dari hasil penelitian ini disimpulkan bahwa perda nomor 7 tahun 1999 tentang larangan menggunakan bangunan atau tempat untuk melakukan perbuatan asusila di Kota Surabaya sudah dibuat sejak tahun 1999 namun penerapan perda ini mengalami ketidakjalanan hukum, dan baru benar-benar diterapkan dari tahun 2012 hingga sampai saat ini, terbukti dari Pemerintah Kota Surabaya yang berhasil menutup lokalisasi Dolly yang merupakan tempat lokalisasi terbesar se-Asia Tenggara. Dalam kajian maqasid al-shari’ah perda nomor 7 tahun 1999 ini termasuk dalam kategori hifzh al-din (memelihara agama) dan hifzh al-nasl (memelihara keturunan) dalam peringkat daruriyyat (primer). Pelacuran memang menjadi fenomena sosial yang tidak mengenal tempat dan suasana. Ia akan senantiasa hadir selama ada yang membutuhkan. Oleh sebab itu, Pemerintah Kota Surabaya harus tetap berupaya untuk memberantas pelacuran. Pemerintah Kota Surabaya harus terus melakukan program-progam yang mengarah pada peningkatan kesejahteraan masyarakat karena kondisi kesejahteraan yang baik akan mengurangi potensi terjadinya pelacuran.