Implementasi peraturan daerah kota surabaya nomor 7 tahun 2002 tentang kebijakan ruang terbuka hijau: studi Kasus DLH Kota Surabaya di Taman Bungkul

Menurut Departemen Pekerjaan Umum, ruang terbuka hijau (RTH) adalah bagian dari ruang terbuka di wilayah perkotaan yang diisi oleh tumbuhan untuk mendukung keamanan, kenyamanan, kesejahteraan, dan keindahan kota. RTH meliputi area yang ditumbuhi tanaman secara alamiah atau sengaja ditanam, baik publik maupun privat. RTH publik, seperti taman kota, taman pemakaman umum, dan jalur hijau di sepanjang jalan, sungai, dan pantai, dimiliki dan dikelola oleh pemerintah daerah untuk kepentingan umum. Sementara itu, RTH privat mencakup kebun atau halaman rumah yang ditanami tumbuhan. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif. Penelitian mengangkat masalah 1. Bagaimana DLH kota Surabaya mengimplementasikan kebijakan peraturan daerah mengenai ruang terbuka hijau di kawasan taman bungkul ?, 2. Apa saja yang menjadi faktor pendukung DLH Kota Surabaya dalam mengimplementasikan peraturan daerah kota surabaya nomor 7 tahun 2002 tentang kebijakan ruang terbuka hijau di Taman Bungkul ?. Dalam penelitian ini, lokasi yang dipilih oleh peneliti adalah Taman Bungkul Kota Surabaya. Subjek dalam penelitian ini adalah Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Surabaya serta Tim Pengelola Taman Bungkul Kota Surabaya. Hasil penelitian menunjukkan Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota Surabaya telah mengimplementasikan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2002 tentang Kebijakan Ruang Terbuka Hijau dengan baik di Taman Bungkul. Dalam aspek komunikasi, DLH konsisten berkomunikasi dengan pengelola Taman Bungkul, meskipun ada hambatan yang sudah diatasi. Sumber daya manusia dan finansial telah dipenuhi dengan bantuan dari UPTD lain, APBD Kota Surabaya, dan kerjasama dengan pihak lain. Personel DLH dipilih dari Pegawai Negeri Sipil berintegritas tinggi dan menjalankan tugas dengan baik meski tanpa insentif khusus. Struktur birokrasi DLH jelas dengan pemisahan tugas, meskipun SOP yang belum rinci mengakibatkan kesulitan dalam pengambilan keputusan dan keseragaman kerja.