Analisis hukum islam dan hukum positif terhadap pernikahan sirri janda aparatur sipil negara demi mempertahankan dana pensiun di Desa Pekukuhan Kecamatan Mojosari Kabupaten Mojokerto

Skripsi ini ditulis untuk menjawab pertanyaan yang dituangkan dalam rumusan masalah yaitu: Bagaimana kasus pernikahan sirri janda Aparatur Sipil Negara demi mempertahankan dana pensiun di Desa Pekukuhan Kecamatan Mojosari Kabupaten Mojokerto?.Bagaimana hukum Positif dan hukum Islam pernikahan sirri janda Aparatur Sipil Negara demi mempertahankan dana pensiun di Desa. Pekukuhan Kecamatan Mojosari Kabupaten Mojokerto?.Skripsi ini termasuk dalam penelitian hukum empiris yang data utamanya diperoleh dengan cara wawancara dan studi dokumentasi terkait Pernikahan Sirri Janda Aparatur Sipil Negara Demi Mempertahankan Dana Pensiun Di Desa Pekukuhan Kecamatan Mojosari Kabupaten Mojokerto, yang kemudian data
tersebut dianalisis menggunakan teknik deskriptif analisis dengan pola pikir deduktif.Hasil penelitian ini menemukan bahwa janda Aparatur Sipil Negara menikah secara sirri untuk mempertahankan dana pensiun janda.Dengan mengundang tokoh agama dan anggota keluarga yang paling dekat.Perkawinan sirri dilakukan untuk kebahagiaan pelaku nikah sirri. Mereka menikah secara legal menurut hukum agama. Namun, Kantor Urusan Agama tidak mencatatnya. Seharusnya janda ASN sudah tidak memiliki hak atas dana pensiun sebagai jandanya dikarenakan sudah menikah lagi, perspektif hukum Islam tentang dana pensiun yang telah digunakan janda itu tidak adil. sementara janda sekarang menjadi tanggungan suaminya.Sejalan dengan uraian di atas, pegawai Aparatur Sipil Negara harus mematuhi peraturan nasional dan tidak melanggarnya. Di Indonesia, banyak kasus pelanggaran peraturan, terutama yang berkaitan dengan pegawai Aparatur Sipil Negara yang melakukan nikah sirrī. Aksi tersebut melanggar hukum Aparatur Sipil Negara. Sebagai akibatnya, pemerintah menyelidiki mereka yang melanggar hukum Aparatur Sipil Negara untuk memastikan bahwa tindakan tersebut melanggar undang-undang dan agar mereka disadarkan atas kesalahan mereka.Pegawai Aparatur Sipil Negara harus menunjukkan contoh moral. karena jika itu dibiarkan terus menerus, itu dapat membahayakan sistem hukum Indonesia dan
masyarakat harus memperhatikan peraturan.