Analisis fikih disabilitas dan hukum positif terhadap pemenuhan hak aksesibilitas penyelenggaraan perkawinan penyandang disabilitas di Kantor Urusan Agama di Kabupaten Sidoarjo

Penyandang disabilitas memiliki hak untuk menikah seperti individu lainnya, yang berkaitan dengan prinsip keadilan dan kesetaraan dalam perlindungan hak-hak mereka. KUA berperan penting sebagai tempat pencatatan perkawinan bagi umat Islam, sehingga aksesibilitas bagi penyandang disabilitas di KUA perlu disediakan untuk memudahkan mereka dalam melangsungkan pernikahan. Skripsi ini membahas dua masalah utama: penyediaan aksesibilitas bagi penyandang disabilitas di KUA Kabupaten Sidoarjo dan pemenuhan hak aksesibilitas tersebut menurut hukum Islam dan hukum positif. Jenis penelitian ini adalah empiris dengan pendekatan sosiolegal. Teknik analisis data secara deskriptif kualitatif, disusun dalam bentuk narasi mengenai pemenuhan hak aksesibilitas pernikahan penyandang disabilitas di KUA Kabupaten Sidoarjo, dan kemudian dianalisis menggunakan teori hukum Islam dan hukum positif. Penelitian ini menyimpulkan bahwa dari tiga KUA Kabupaten Sidoarjo masih menghadapi tantangan dalam memenuhi kebutuhan aksesibilitas penyandang disabilitas yang ingin menikah. KUA Kecamatan Sidoarjo telah menyediakan aksesibilitas fisik berupa ramp atau bidang miring, namun pada KUA Kecamatan Buduran dan Tarik tidak menyediakan aksesibilitas fisik maupun non fisik. Keterbatasan pagu anggaran menjadi hambatan utama. Dari perspektif hukum Islam, aksesibilitas harus didasarkan pada prinsip keadilan dan penghormatan hak individu, sementara menurut hukum positif, negara wajib menyediakan aksesibilitas publik, termasuk pernikahan, sesuai dengan Undang-Undang No. 8 Tahun 2016. Namun, pelaksanaannya terkendala kurangnya pelatihan dan pagu anggaran. Untuk meningkatkan efektivitas, diperlukan pelatihan bagi petugas, peningkatan infrastruktur, serta kerja sama antara berbagai pihak. Dari hasil penelitian ini penulis menyarankan agar KUA meningkatkan infrastruktur aksesibilitas fisik dan non fisik berupa ramp atau bidang miring, jalur pemandu, penerjemah dan ruang tunggu yang nyaman di semua kantor urusan agama. Petugas KUA juga disarankan untuk mendapatkan pelatihan mengenai hak-hak penyandang disabilitas, pelayanan disabilitas dan termasuk bahasa isyarat. KUA juga perlu bekerja sama dengan organisasi disabilitas untuk memahami kebutuhan mereka dan merancang layanan yang lebih inklusif.