Tinajuan yuridis terhadap isbat nikah poligami tanpa izin pengadilan agama Bangkalan

Skripsi ini adalah hasil penelitian dengan judul “Tinjauan Yuridis Terhadap Isbat Nikah Poligami Tanpa Izin Pengadilan Agama Bangkalan”. Skripsi ini merupakan hasil penelitian lapangan untuk menjawab pertanyaan: Bagaimana pertimbangan hakim dalam menetapkan perkara penolakan permohonan Itsbat poligami di Pengadilan Agama Bangkalan?, Bagaimana analisis Yuridis terhadap pertimbangan hakim dalam menetapkan perkara penolakan permohonan Isbat poligami di pengadilan Agama Bangkalan?. Data penelitian ini menggunakan metode deduktif yaitu metode yang diawali dengan mengemukakan teori-teori bersifat umum ke khusus yang berkenaan dengan Isbat Nikah dan Poligami. Selanjutnya digunakan menganalisis terhadap putusan Pengadilan Agama Bangkalan Nomor: 0018/Pdt.P/2014/PA.BKL, Nomor: 0123/Pdt.P/2014/PA.BKL, dan perkara Nomor: 0355/Pdt.P2012/PA.BKL. dengan analisis terhadap dasar dan pertimbangan hukum majelis hakim Pengadilan Agama Bangkalan dalam menetapkan penolakan isbat Poligami. Dari hasil penelitian menyimpulkan bahwa berdasarkan pertimbangan hakim Pengadilan Agama Bangkalan dalam menetapkan perkara Isbat Nikah Poligami pada perkara Nomor: 0018/Pdt.P/2014/PA.BKL, Nomor: 0123/Pdt.P/2014/PA.BKL, dan perkara Nomor: 0355/Pdt.P/2012/PA. BKL ini adalah Undang-undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974, UU kekerasan, PP.NO.9 Tahun 1975 tentang aturan mengenai Isbat nikah dan pasal 58 ayat 1 (a) kompilasi hukum Islam bahwa salah satu syarat berpoligami harus ada persetujuan dari istri. Sehingga hakim menolak perkara ini. Dari hasil analisis Yuridis terhadap pertimbangan hakim dalam menetapkan Isbat Nikah Poligami pada perkara Nomor: 0018/Pdt.P/2014/PA.BKL, Nomor: 0123/Pdt.P/2014/PA.BKL, dan perkara Nomor: 0355/Pdt.P/2012/PA. BKL, disini hakim menolak perkara tersebut Karena tidak adanya surat izin poligami dimana ketentuan surat izin poligami tidak terakomodir dalam Kompilasi Hukum Islam ( KHI ) pasal 7, meskipun dalam pandangan hukum Islam tindakan hakim yang menolak permohonan Isbat Nikah tersebut salah karena tidak melihat kemudharatan perempuan akan berdampak sangat merugikan bagi pihak perempuan, tetapi hakim harus bersikap adil dan tidak memilih-milih dalam memutuskan suatu perkara.