Tinjauan viktimologi dan sistem peradilan pidana islam terhadap penanganan kekerasan seksual selama menjalankan proses hukum di lembaga pembinaan khusus anak kelas 1 blitar

Skripsi ini membahas sejauh mana penanganan anak pelaku kekerasan seksual selama menjalani proses hukum dalam tinjauan viktimologi dan sistem peradilan pidana islam. Tujuannya adalah untuk mendeskripsikan penanganan anak pelaku kekerasan seksual selama menjalani proses hukum di lembaga pembinaan khusus anak kelas I Blitar, juga menjelaskan proses anak pelaku kekerasan seksual selama menjalani proses hukum ditinjau dari prespektif viktimologi dan sistem peradilan pidana islam.Teknis mengenai metode yang digunakan dalam penelitian merupakan penelitian yuridis empiris (field research), dengan pendekatan kualitatif (qualitative) yaitu penelitian yang objeknya terkait gejala atau peristiwa yang terjadi di masyarakat. Oleh karena itu penelitian ini merupakan penelitian lapangan yang pengumpulan data ini dilakukan dengan cara interview atau cara yang digunakan untuk mendapatkan secara lisan dari responden yakni dengan anak binaan LPKA Kelas I Blitar.Dari wawancara yang telah dilakukan terhadap ketujuh anak binaan lembaga pembinaan khusus anak kelas I Blitar bahwa penanganan yang dilakukan selama menjalani proses hukum baik pada proses penyidikan, penahanan dan pemeriksaan baik saat masih di Polsek sampai penahanan pada RUTAN, terdapat ketidak sesuaian prosedur pelaksanaan sebagaimana UU No. 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Seperti halnya menempatkan anak dengan tahanan dewasa, tidak adanya fasilitas pendidikan dan sebagainya.Penanganan yang tidak sesuai denganpertauran yang ada dan tidak mengedepankan kepentingan anak tentu dapat memberikan dampak bukum bagi anak. Anak masih memerlukan bimbingan serta perhatian dari semua pihak, baik pemerintah, orang tua, keluarga, lingkungan, dan guru. Oleh karena itu perhatian terhadap anak harus lebih ditingkatkan agar anak tidak terpengaruh oleh perilaku negatif yang dapat mengakibatkan pelanggaran hukum. Penanganan anak berhadapan dengan hukum sebagaimana UU SPPA juga harus diterapkan oleh penegak hukum sebagai upaya perlindungan terhadap anak.