Pertimbangan hukum hakim dalam putusan Mahkamah Agung nomor 28/p/hum/2023 tentang pengembalian masa jeda mantan narapidana korupsi perspektif fiqh siyasah

Jenis penelitian yang digunakan dalam skripsi ini menggunakan penelitian normatif melaui pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus, sedangkan dengan metode teknik pengumpulan bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi kepustakaan (library research). Dan Analisis bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan analisis kualitatif, yaitu analisis yang bersifat mendeskripsikan bahan hukum yang diperoleh dalam bentuk uraian kalimat yang logis, selanjutnya diberi penafsiran dan kesimpulan. Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa: Pertama, Putusan Mahkamah Agung nomor 28/P/HUM/2023 mengabulkan seluruh permohonan judicial review yang dilakukan oleh pemohon. Berdasarkan pertimbangan hakim melalui berbagai aspek seperti aspek yuridis, sosiologis, dan filosofis telah sesuai dengan norma hukum yang ada sehingga ketentuan dalam pasal 11 ayat (6) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 tahun 2023 dan pasal 18 ayat (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor Nomor 11 tahun 2023 tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat dan tidak berlaku umum namun perlu menjadi catatan bahwa apa yang telah diputuskan oleh majelis hakim seharusnya juga mempertimbangkan eksepsi yuridis termohon sehingga apa yang menjadi landasan termohon membuat peraturan tersebut salah satunya gar tidak terjadi kekosongan hukum dapat terpenuhi. Kedua, Konsep fiqh siyasah memberikan ketegasan dalam memilih calon pemimpin atau wakil rakyat. Konsep Ahl al-Hall wa Al-'Aqd memberikan pandangan bahwa seorang pemimpin sudah sepatutnya memiliki perilaku terpuji serta sifat pelengkap seperti keberanian, kekuatan, pengetahuan, dan kecerdasan karena mereka diharapkan dapat menjadi teladan bagi seluruh Masyarakat. Berdasarkan kesimpulan yang disebut di atas penulis memberikan saran: Pertama, terhadap Komisi Pemilihan Umum sebagai badan atau Lembaga yang berwenang untuk menyelenggarakan pemilu dengan salah satu kewenangannya yaitu membuat persyaratan untuk calon peserta pemilu berupa peraturan komisi pemilihan umum, agar lebih bekerja secara optimal, netral, professional dan objektif agar kejadian pelonggaran persyaratan mantan narapidana korupsi tidak terjadi lagi. Kedua, Masyarakat diharapkan selalu menumbuhkan kesadaran terhadap pentingnya nilai moral anti korupsi.