Tinjauan Fiqh Siyasah terhadap kesesuaian pengangkatan penjabat Kepala Daerah menurut prinsip keterbukaan

Guna mengisi kekosongan jabatan kepala daerah yang disebabkan karena adanya pelaksanaan Pilkada serentak pada tahun 2024, Penjabat Kepala Daerah dipilih oleh Presiden dan Kementerian Dalam negeri yang mana telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 dalam Pasal 201 ayat (9). Adanya pengangkatan Penjabat Kepala Daerah ini menimbulkan beberapa polemik, diantaranya karena dalam proses pengangkatan Penjabat Kepala Daerah ini tidak menggunakan mekanisme pemilihan secara demokratis, selain itu jangka waktu dari pemberhentian Kepala Daerah Definitif ke pelaksanaan Pilkada berjangka cukup lama yaitu 2-3 tahun. Sehingga menimbulkan persoalan terkait keterbukaan dalam pengangkatan penjabat kepala daerah. Penelitian ini akan menjawab pertanyaan yang telah dituangkan dalam rumusan masalah yaitu bagaimana kesesuaian pengangkatan kepala daerah dengan prinsip keterbukaan berdasarkan hukum ketatanegaraan yang ada di Indonesia dan berdasarkan fiqh siyāsah. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu penelitian hukum normative. Pendekatan jenis ini yang digunakan meliputi perundang-undangan dan konseptual. Teknik pengumpulan data yang digunakan di penelitian ini yaitu dengan melakukan penelusuran pada dokumen-dokumen dan studi kepustakaan. Pengumpulan data ini berguna untuk mencari dan melengkapi bahan hukum primer dan sekunder. Bahan yang telah dikumpulkan ini akan diolah serta dianalisis dengan menggunakan metode analisis kualitatif dengan teori hukum positif dan hukum Islam. Hasil penelitian ini memberikan kesimpulan bahwa: pertama, Pengangakatan Penjabat Kepala Daerah ini telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang ada, namun dengan pemilihan tidak secara langsung maka proses pemilihan yang dilakukan oleh Kementrian Dalam Negeri ini dikira tidak terbuka, sehingga banyak masyarakat yang melakukan unjuk rasa supaya dibukakannya informasi mengenai calon yang akan diangkat sebagai Pj Kepala Daerah. Kedua, dari fiqh siyāsah sendiri, tidak memiliki mekanisme yang baku dalam pemilihan seorang pemimpin, tetapi disyaratkan agar memilih dengan cara musyawarah bersama demi kemaslahatan. Walaupun di dalam pengangkatan Pj Kepala Daerah ini sudah melibatkan DPRD selaku wakil rakyat namun peran DPRD di sini sebatas memilih tiga calon Pj saja, setelah itu semua proses pengangkatan dilakukan oleh Menteri Dalam Negeri, sehingga bisa dikatakan pengangkatan ini kurang adanya keterbukaan. Dalam hukum Islam pun masyarakat merupakan unsur yang penting dalam mengambil Keputusan untuk seorang pemimpin, sehingga dibutuhkan keterbukaan mengenai proses pengangkatan Pj Kepala Daerah ini untuk menghindari adanya kemunduran demokrasi dan ketidaknetralan para calon sebab akan diadakannya pemilu pada tahun 2024. Berdasarkan hasil penelitian ini, penulis memberikan saran supaya dalam pemilihan dan pengangkatan Penjabat Kepala Daerah ini dilakukan secara terbuka dan transparan kepada DPRD dan Masyarakat. Melalui mekanisme yang tentunya telah diatur dengan matang. Mekanisme yang jelas dan terbuka bisa mewujudkan demokrasi yang sesungguhnya. Serta bisa menumbuhkan kepercayaan Masyarakat kepada pemimpinnya.