Analisis hukum islam dan peraturan Gubernur Provinsi Jawa Timur no. 27 tahun 2016 terhadap penerapan tarif angkutan umum antar kota dalam provinsi

Skripsi ini adalah penelitian yang bertujuan untuk menjawab pertanyaan bagaimana penerapan tarif angkutan umum JSP antar kota dalam provinsi dan bagaimana analisis hukum Islam dan Peraturan Gubernur Provinsi Jawa Timur Nomor. 27 tahun 2016 terhadap penerapan tarif angkutan umum JSP antar kota dalam provinsi. Jenis penelitian yang digunakan penulis adalah penelitian lapangan, yakni penelitian yang dilakukan dengan cara mencatat fenomena yang terjadi di lapangan, lalu dianalisis dengan menggunakan metode analisis data kualitatif. Dan dalam pencatatan penulis menggunakan alat berupa rekaman, video, ataupun gambar untuk mendapatkan data. Data yang diperoleh dalam penulisan skripsi ini melalui wawancara dengan pihak yang terlibat, di antaranya adalah, sopir angkutan umum mikrolet, konsumen atau penumpang mikrolet dan juga staf dari Dinas Perhubungan sebagai pelaksana Peraturan Pemerintah. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa penerapan tarif angkutan umum antar kota dalam provinsi masih belum dilaksanakan dengan baik. Karena masih banyak sopir angkutan umum yang masih menetapkan tarif yang tidak sesuai dan juga ada sekelompok sopir angkutan umum yang membuat sistem tarif di luar Peraturan Gubernur Provinsi Jawa Timur Nomor. 27 Tahun 2016. Dalam Hukum Islam khususnya dalam masalah ini adalah akad ijarah, dijelaskan bahwasannya syarat sahnya suatu akad sewa adalah adanya suka sama suka di antara mereka. Jika syarat ini terlepas maka akad sewa tersebut tidak sah secara syariat. Untuk itu, maka kepada konsumen atau penumpang angkutan umum antar kota dalam provinsi, jangan segan untuk melapor jika terjadi penetapan tarif yag tidak sesuai. Apalagi jika sampai terjadi pemaksaan, supaya nantinya bisa langsung ditangani oleh Dishub. Dan untuk Dinas Perhubungan agar tidak menganggap hal ini lumrah, sepatutnya harus tegas dalam memberikan sanksi.