Analisis yuridis dan maslahah mursalah terhadap putusan Pengadilan Agama Ponorogo nomor 310/Pdt.P/2023/PA.Po dan putusan nomor 240/Pdt.P/2023/PA.Po tentang dispensasi kawin

Dalam penelitian ini, menggunakan metode penelitian Hukum Normatif atau penelitian pustaka dengan mengumpulkan dokumen-dokumen terkait, Sumber bahan Hukum ada dua primier dan skunder, primier: putusan hakim nomor 310/Pdt.P/2023/PA.Po dan putusan 240/Pdt.P/2023/PA.Po. Skunder: sumber data yang mendukung sumber data primier seperti UU 16 Tahun 2019, Perma no 5, buku jurnal, artikel Maslahah Musrsalah. Dokumen-dokumen ini kemudian disusun, diolah, dan dianalisis menggunakan metode "Deskriptif Analisis" untuk mengumpulkan data sesuai dengan fakta yang ada. Tujuannya adalah untuk memberikan Gambaran mengenai permasalahan yang dihadapi. Hakim dalam mewujudkan nilai kemanfaatan mengutamakan prinsip " menolak hal-hal yang merusak lebih baik didahulukan dari pada mengharap hal-hal yang maslahat. Dalam menetapkan putusan dispensasi kawin nomor 310/Pdt.P/2023/PA.Po, Hakim mempertimbangkan berbagai sumber hukum seperti undang-undang no 16 tahun 2019, PERMA no 5 tahun 2019, dan maslahah musrsalah. Dalam putusan nomor 240/Pdt.P/2023/PA.Po, Hakim menolak dispensasi karena anak pemohon belum menyelesaikan pendidikan SMA, yang bertentangan dengan ketentuan undang-undang tentang kewajiban anak untuk menyelesaikan pendidikan selama 12 tahun. Meskipun permohonan dispensasi kawin memiliki alasan yang sama, terdapat perbedaan hasil antara putusan nomor 310/Pdt.P/2023/PA.Po yang mengabulkan dan nomor 240/Pdt.P/2023/PA.Po yang menolak. Hakim diharapkan mempertimbangkan prinsipprinsip yuridis dalam membuat keputusan tersebut. Dalam konteks permohonan dispensasi kawin, hakim mengevaluasi apakah memberikan dispensasi tersebut akan menghasilkan manfaat atau kesejahteraan yang umum. Putusan nomor 310/Pdt.P/2023/PA.Po mengizinkan dispensasi dengan mempertimbangkan kebaikan anak, sedangkan putusan nomor 240/Pdt.P/2023/PA.Po menolaknya karena hakim berpendapat anak masih dapat mengalami perkembangan lebih lanjut dengan menunda pernikahan.