Pembatalan Putusan Pengadilan Agama Lamongan oleh Pengadilan Tinggi Agama Surabaya tentang pengingkaran anak: studi analisis Putusan Pengadilan Tinggi Agama Surabaya No. 155/Pdt/G/2008/PTA Sby

Skripsi ini adalah hasil penelitian pada putusan Pengadilan Tinggi Agama Surabaya dengan Nomor: 155/Pdt.G/2008/PTA.Sby tentang perkara pengingkaran anak. Penelitian ini untuk menjawab pertanyaan tentang mengapa Pengadilan Tinggi Agama Surabaya membatalkan putusan Pengadilan Agama Lamongan tentang pengingkaran anak? Setelah data terkumpul, kemudian data tersebut dianalisis dengan menggunakan metode deskriptif analisis dengan pola pikir deduktif yaitu menggambarkan hasil penelitian secara sistematis dengan diawali teori/dalil yang bersifat umum tentang putusan, dan pengingkaran anak, kemudian mengemukakan kenyataan yang bersifat khusus dari hasil penelitian tentang adanya putusan Pengadilan Tinggi Agama Surabaya No.155/Pdt.G/2008/PTA Sby yang membatalkan putusan Pengadilan Agama Lamongan No.1418/Pdt.G/2007/PA Lmg tentang pengingkaran anak. Kemudian dianalisis menggunakan teori-teori yang bersifat umum tentang putusan, dan pengingkaran anak, sehingga mendapatkan gambaran yang jelas mengenai masalah pengingkaran anak. Dari hasil penelitian, dapat diketahui bahwa Pengadilan Tinggi Agama Surabaya membatalkan putusan Pengadilan Agama Lamongan karena Pengadilan Tinggi Agama Surabaya mendasarkan putusannya pada Pasal 174 dan Pasal 176 HIR tentang alat bukti pengakuan sebagai hukum formil yang bersifat mutlak. Dalam perspektif hukum acara Peradilan Agama dan hukum Islam, putusan kedua peradilan tersebut sudah sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Namun dalam perkara ini, putusan Pengadilan Agama Lamongan lebih tepat dari pada Pengadilan Tinggi Agama Surabaya karena Pengadilan Agama Lamongan menggunakan Pasal 42 Undang-undang No.1 Th 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 99 KHI. Selain itu, menggunakan yurisprudensi Mahkamah Agung No.288K/Sip/1973 tanggal 16 Desember 1975 tentang pengakuan dan Pasal 1 ayat (12) Undang-undang No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Sejalan dengan hasil penelitian di atas, maka kepada lembaga Peradilan Agama agar menyelaraskan antara hukum materiil dengan hukum formil serta kepada lembaga legislatif agar membuat hukum acara baru untuk Peradilan Agama yang sesuai dengan wewenangnya dalam menangani perkara keluarga Islam khususnya dalam perkara pengingkaran anak. Dan tidak hanya mengadopsi dan menerapkan hukum acara Belanda pada hukum acara Peradilan Agama Islam di Indonesia.