Komunikasi politik pada masyarakat terdampak pembangunan kilang minyak pertamina: studi kasus peran pemerintah Desa Wadung Kecamatan Merakurak Kabupaten Tuban

Khanzah Al Rahmaudina, , “Komunikasi Politik Pada Masyarakat Terdampak Pembangunan Kilang Minyak Pertamina (Studi Kasus Peran Pemerintah Desa Wadung Kecamatan Jenu Kabupaten Tuban, 2024”.Penelitian ini berfokus terkait komunikasi politik yaitu peran pemerintah Desa Wadung. Hal ini apa yang dilakukan pemeritah desa dalam menangani masyarakat terdampak kilang minyak pertamina melalui komunikasi yang dilakukan. Untuk itu peneliti menggunakan teori Harlod D. Lassweel dalam menjawab pertanyaa tersebut yang mengandung unsur-unsur yaitu komunikator, Pesan, Media atau Saluran, Sasaran atau Penerima, dan Efek atau dampak yang diberikan. Dari hasil penelitian bahwa komunikasi politik yang dilakukan pemerintah desa kurang baik baik dalam menangani masalah yang terjadi di masyarakatnya. Pemerintah desa lebih condong ke pihat PT. Pertamina dibanding dengan masyarakat. Masyarakat tidak berdaya sebab kekuasaan hanya dimiliki oleh pihak Pertamina sebab surat yang didukung oleh lembaga tinggi. Penelitian ini menggunakan jenis kualitatif deskriptif. Menggunakan teknik analisis data yaitu menggunakan model Miles dan Huberman yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Dan teknik pengumpulan data dengan dilakukannya observasi, wawancara, serta dokumentasi. Teknik validasi data menggunakan teknik triangulasi yaitu triangulasi sumber dan triangulasi teknik. Berdasarkan data yang terjadi dilapangan bahwa komunikasi politik yang dilakukan oleh pemerintah desa telah berjalan baik, peran pemerintah desa tidak berjalan baik dalam megatasi masalah yang terjadi dimasyarakat akibat pembangunan kilang minyak. Pemerintah desa membuat program rumah pelatihan kerja yang dimana program tersebut seharusnya memberikan dampak positif bagi masyarakat yang terdampak, justru tidak memberikan efek sama sekali. Sebaliknya mereka hanya dirugikan oleh kedua belah pihak. Hal tersebut komunikasi politik yang dilakukan pemerintah desa dan perusahaan PT. Pertamina mereka memiliki kuasa atas surat perizinan dari pemerintah atasan.