Nalar hakim terhadap penolakan itsbat nikah dalam penetapan nomor 1781/Pdt.P/2022/PA.Kab.MLG terhadap status dan hak anak yang dilahirkan: perspektif hukum Islam

Itsbat nikah merupakan penetapan nikah yang tidak tercatat atau belum terdaftar di Kantor Urusan Agama (KUA). Itsbat nikah memberikan upaya perlindungan terhadap hak untuk perempuan dan hak anak-anak dari perkawinan yang tidak tercatat. Dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) memberikan kesempatan kepada mereka untuk mengajukan permohonan itsbat nikah ke Pengadilan Agama, sehingga kedepannya mempunyai kekuatan hukum dalam perkawinannya dan dapat disahkan perkawinannya. Sehingga status anaknya akan jelas dan dapat diakui sebagai anak kandung bapak biologisnya serta akan mendapatkan hak-haknya sepeti anak-ank lainnya. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah Bagaimana Dampak Penolakan Itsbat Nikah Dalam Penetapan Nomor 1781/Pdt/P/2022/PA.Kab.Mlg. Terhadap Status dan Hak Anak Yang Dilahirkan. Dan Bagaimana Analisis Hukum Islam Terhadap Status dan Hak Anak Yang Dilahirkan Dari Itsbat Nikah Yang Ditolak Skripsi ini menggunakan jenis metode penelitian penelitian pustaka (Library research). Data dari berbagai literatur dan dokumen yang berkaitan dengan objek penelitian penulis yaitu di Pengadilan Agama Kabupaten Malang. Tekhnik pengolahan data dapat dilakukan dengan cara wawancara, studi pustaka, dan dokumentasi. Metode analisis data yang dapat digunakan yaitu pendekatan kualitatif dalam metode berfikir induktif. Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa alasan hakim dalam melakukan penolakan permohonan itsbat nikah yaitu karena terdapat halangan menurut peraturan perundang-undangan untuk melangsungkan suatu perkawinan. Hakim menolak permohonan itsbat nikah dari Yogi Indrawan bin Sugiono dan Tita Rosiani binti Rosid karena pernikahan Yogi Indrawan dan Tita Rosiani adalah pernikahan yang dilakukan tanpa adanya wali dan tidak memenuhi ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan. Dampak penolakan permohonan itsbat nikah oleh hakim terhadap perkawinan yang tidak dicatatkan maka perkawinan tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum sehingga apabila terjadi masalah dikemudian hari pasangan suami istri tidak dapat melakukan upaya hukum. Pihak yang paling dirugikan dalam hal ini adalah istri dan anak dari perkawinan yang tidak tercatat di kantor urusan agama (KUA). Saran dari peneliti ini pemohon I dan pemohon II hendaklah mencatatakan perkawinannya dengan melakukan pernikahan ulang sesuai prosedur Kantor Urusan Agama dan mengajukan permohonan asal usul anak di Pengadilan Agama setempat agar anak dapat diakui di mata hukum dan bisa mendapatkan hak-haknya seperti anak-anak lain.