Disharmonisasi norma tentang penentuan calon legislatif bagi mantan terpidana korupsi dalam pemilihan umum 2024

Disharmonisasi norma dalam sistem peraturan perundang-undangan antara UU Pemilu Nomor 7 Tahun 2017 dan Peraturan KPU Nomor 20 Tahun 2018 mengakibatkan hukum tidak lagi dapat menjalankan fungsinya. Adanya perbedaan antara Undang-Undang Pemilihan Umum dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum terhadap bakal calon legislatif dalam Pemilihan Umum menbuat ketidak-sinkronan antar peraturan. sedangkan komisi pemilihan umum merupakan peraturan perundang-undangan yang sifatnya setara dengan peraturan pelaksana undang-undang. Masyarakat memandang hukum sebagai suatu perwujudan hak, suatu pengertian yang menitik-beratkan pada pengaturan moral. Hukum mengatur kehidupan bermasyarakat karena tanpa hukum kehidupan bermasyarakat tidak akan bisa tertib. Menjamin adanya perlindungan yang tepat terhadap hak-hak setiap orang dan menentukan kewajiban-kewajiban yang harus dipenuhi sehubungan dengan hak-hak tersebut. Dalam sistem pemerintahan di Indonesia, badan legislatif merupakan badan yang berwenang dalam pembentukan Undang-Undang diperlukan pengawasan yang lebih ekstra dari pembentuk produk hukum agar hukum-hukum yang baru dapat benar-benar memberikan jaminan kepastian, keadilan dan tegaknya hukum di masyarakat bukan justru sebagai perbandingan atau perbedaan yang menyebabkan tumpang tindihnya aturan hukum dalam sistem peraturan perundang-undangan.