Tinjauan fiqh siyasah terhadap peraturan daerah nomor 2 tahun 2019 kota Surabaya tentang kawasan tanpa rokok: studi kasus SMK negeri 7 Surabaya

Jenis penelitian yang digunakan dalam skripsi ini menggunakan penelitian empiris, sedangkan dengan metode berfikir yang digunakan adalah deduktif yani menggali data kemudian menganalisis sehingga menjadi konklusi atau kesimpulan. Dalam pengumpulan data yang digunakan menggunakan dengan cara mengambil data secara langsung atau observasi, wawancara dan dokumentasi.Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa: Pertama, impelentasi Perda Kota Surabaya No.2 Tahun 2019 tentang Kawasan Tanpa Rokok di SMK Negeri 7 Surabaya, dilihat dari Pasal 8 kebijakan tersebut implementasinya masih menghadapi berbagai tantangan. Upaya pengawasan, pemasangan tanda larangan merokok, dan pemberian teguran telah dilakukan oleh sekolah, namun efektivitasnya belum sepenuhnya tercapai. Masih ditemukan siswa yang melanggar aturan merokok, yang menunjukkan bahwa kesadaran dan kedisiplinan masih perlu ditingkatkan. Selain itu, kesulitan dalam mengubah kebiasaan merokok di kalangan siswa dan keterbatasan sumber daya manusia dalam pengawasan menjadi hambatan yang signifikan. Kedua, dalam konteks Fiqh Siyasah Dusturiyah, kebijakan kawasan tanpa rokok di sekolah ini sejalan dengan tujuan syariah (maqasid al-shariah) dalam menjaga kesehatan (hifz al-nafs) dan kesejahteraan masyarakat, serta mencegah bahaya sebelum terjadi. Kebijakan ini juga menekankan pentingnya kolaborasi antara sekolah, orang tua, dan masyarakat dalam menciptakan lingkungan yang kondusif bagi perkembangan intelektual dan moral siswa. Dengan demikian, kebijakan ini tidak hanya mematuhi peraturan perundang-undangan, tetapi juga sejalan dengan prinsip-prinsip keadilan dan perlindungan dalam syariah.Berdasarkan kesimpulan yang disebut di atas penulis memberikan saran terhadap pimpinan sekolah, mungkin kedepannya pihak sekolah dapat melakukan sosialisasi ulang perihal Kawasan Tanpa Rokok, menambahkan banner di gerbang sekolah yang memudahkan orang untuk melihat serta membaca dan memberikan sanksi yang lebih tegas kepada para pihak yang melanggar kebijakan.