Tinjauan fiqh siyasah terhadap adanya sistem multipartai dalam pelaksanaan pemilihan umum legislatif di Indonesia pasca reformasi

Di Indonesia, jumlah partai politik yang terlalu banyak merupakan salah satu faktor penyumbang tidak efektifnya sistem pemerintahan di Indonesia. Banyaknya partai politik yang ikut dalam pemilu menyebabkan koalisi yang dibangun untuk mencalonkan presiden dan wakil presiden terlalu “gemuk” karena melibatkan banyak parpol. Tujuan dari penelitian ini adalah (1) mengetahui bagaimana pelaksanaan pemilihan umum legislatif pasca adanya sistem multi partai setelah reformasi; (2) mengetahui bagaimana pengaruh adanya sistem multipartai dalam Fiqh Siyasah. Jenis Penelitian yang digunakan yaitu penelitian yuridis normatif. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu sumber hukum primer, sumber hukum sekunder dan sumber hukum tersier. Metode penelitian ini ialah mengolah secara sistematis bahan-bahan peneleitian ini merujuk pada kajian- kajian tersebut. Hasil penelitian menunjukkan bahwa 1) sistem multipartai di Indonesia didasarkan pada Maklumat pamerintah tanggal 3 November 1945. Penerapan sistem multipartai pasca reformasi berjalan sangat ekstrim (hyper multyparties) karena begitu banyaknya jumlah partai politik yang ada. Sistem multipartai yang berjalan saat ini, sama dengan masa Demokrasi Parlementer, mengalami polarisasi dan fragmentasi yang pada gilirannya mempersulit proses pengambilan keputusan di legislatif. 2) tinjauan fiqh siyasah sistem multipartai termasuk dalam lingkup fiqh siyasah dusturiyah dan tidak ditemukan dalil nash yang melarang. Hal tersebut berarti pendapat kebolehan menerapkannya pada sistem kepartaian di suatu negara. Alasannya yaitu politik bersifat realitas yang selalu berubah sehingga harus diimbangi fiqh baru yang memperhatikan perubahan zaman.