Problematika pemilihan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) di Desa Sememu Kecamatan Pasirian Kabupaten Lumajang berdasarkan perbup no 31 tahun 2017 dalam perspektif fiqh siyasah dusturiyah

Skripsi ini merupakan hasil dari penelitian hukum empiris yang berjudul “Problematika Pemilihan Anggota Badan Permusyawaratn Desa (BPD) di Desa Sememu Kecamatan Pasirian Kabupaten Lumajang Berdasarkan PERBUP Lumajang No 31 Tahun 2017 dalam Perspektif Fiqh Siyāsah Dustūriyah”. Tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mengetahui apakah dalam pemilihan sudah sesuai dengan ketentuan yang berlaku Berdasarkan PERBUP Kabupaten Lumajang No 31 Tahun 2017 tentang BPD serta menjawab bagaimana rekrutmen pemilihan anggota BPD dalam PERBUP Kabupaten lumajang No 31 Tahun 2017 dalam perspektif Fiqh Siyāsah Dustūriyah. Skripsi ini menggunakan metode penelitian hukum yuridis empiris atau penelitian langsung di lapangan, yang mana hasil penelitian didapat dari hasil observasi dan wawancara. Teknik analisis yang digunakan dalam penelitian ini yakni menggunakan metode sosiologi hukum dengan mengkaji ketentuan hukum yang berlaku dengan kenyataan yang terjadi dilapangan. Hasil dari penelitian ini pertama, dalam proses pemilihan anggota BPD di Desa Sememu menggunakan cara musyawarah perwakilan, namun dalam pelaksanaannya musywarah perwakilan belum sesuai dengan ketentuan yang berlaku yaitu pasal 11 dan 12 PERBUP Kabupaten Lumajang No 31 Tahun 2017 tentang BPD yaitu tidak hadirnya perwakilan pada tingkat RW dan RT hal ini terjadi karena kurangnya anggaran biaya serta kurangnya sosialisasi mengenai proses pemilihan anggota BPD sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Kedua terdapat kekosongan hukum mengenai mekanisme pemilihan anggota BPD di Desa Sememu sehingga metode yang digunakan dalam pemilihan anggota BPD dengan menggunakan cara seperti pemilihan sebelumnya. Ketiga berdasarkan tinjauan Fiqh Siyāsah Dustūriyah,beberapa syarat untuk menjadi anggota BPD menurut ahli Fiqh yakni salah satunya al-Adalah dalam arti memiliki sifat, begitu pula dalam pemilihan pula harus adil yang sesuai dengan al-Qur’an dan as-Sunnah. Penulis menyarankan agar pemerintah Desa Sememu Kecamatan Pasirian Kabupaten Lumajang agar segera untuk membuat peraturan perundang-undangan secara tertulis dalam bentuk peraturan Desa (PERDES) Desa Sememu tentang Badan Permusyawaratan Desa agar terdapat hukum yang mengatur secara kuat. Dengan adanya Peraturan tersebut akan lebih mudah dalam melakukan pengisan anggota BPD di Desa Sememu untuk periode selanjutnya. Dan apabila kemudian terjadi problematika mengenai pengisian anggota BPD Desa Sememu akan semakin mudah untuk diselesaikan.