Pandangan notaris di Surabaya pasca putusan Mahkamah Konstitusi nomor 69/PUU-XIII/2015 mengenai perjanjian perkawinan dalam pemisahan harta menurut Maṣlaḥah Mursalah

Di dalam skripsi ini akan dibahas mengenai bagaimana pandangan notaris dalam perjanjian perkawinan mengenai pemisahan harta pasca Putusan MK No.69/PUU-XIII/2015 serta bagaimana pandangan notaris dalam perjanjian perkawinan mengenai pemisahan harta pasca Putusan MK No.69/PUU-XIII/2015 ditinjau dengan teori Maṣlaḥah Mursalah. Data penelitian ini disusun menggunakan teknik penelitian empiris dengan menggunakan pendekatan kasus. Untuk menganalisis data menggunakan kualitatif yang disusun secara sistematis sehingga menjadi data yang konkrit terkait penerapan putusan Mahkamah Konstitusi No. 69/PUU-XIII/2015. Selanjutnya data yang diperoleh diolah dan dianalisis menggunakan teori maṣlaḥah mursalah. Dari hasil penelitian dapat disimpulkan: Pertama, Pandangan notaris mengenai putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015 terbagi menjadi dua pandangan. Pandangan yang pertama menyatakan bahwa hasil putusan Mahkamah Konstitusi tersebut seharusnya hanya ditujukan kepada warga negara Indonesia yang menikahi warga negara asing pendapat yang kedua menyatakan bahwa perjanjian perkawinan yang dilakukan oleh warga negara Indonesia dengan sesama warga negara Indonesia pasca putusan Mahkamah Konstitusi tersebut merupakan suatu hal yang sah-sah saja. Kedua, Perspektif maṣlaḥah mursalah pada pandangan pertama masuk kedalam Maṣlaḥah tahsiniyah. Pandangan yang kedua bisa masuk kedalam Maṣlaḥah tahsiniyah. Dan jika ada keperluan yang harus dilakukan dengan perjanjian perkawinan, maka pandangan yang kedua ini bisa masuk kedalam persepektif Maṣlaḥah hajiyyat. Berdasarkan kesimpulan tersebut, maka penulis memberikan beberapa saran dalam bentuk sebagai berikut.: Pertama, Hendaknya notaris ketika menjabarkan suatu pandangan terkait suatu hukum bisa menjelaskan lebih mendetail, terutama bila ditujukan kepada orang yang awam dengan hukum Kedua, Hendaknya para pasangan yang ingin melakukan perjanjian perkawinan harap memperhatikan keperluan yang diutamakan ketika ingin membuat suatu perjanjian perkawinan tersebut.