Analisis hukum islam terhadap tingginya angka pemberian izin poligami di Pengadilan Agama Surabaya Tahun 2021-2022

Dalam penelitian ini berjudul Analisis Hukum Islam Terhadap Tingginya Angka Pemberian Izin Poligami di Pengadilan Agama Surabaya Tahun 2021- 2022. Hal ini diketahui dari data perizinan poligami pada tahun 2022 yaitu  sebanyak 18 putusan poligami yang dikabulkan oleh majelis hakim. Isu poligami  dalam hukum islam telah diatur dalam hukum islam Al-Qur’an, hadist ataupun  pendapat ulama. Di Indonesia sendiri pemberian izin poligami juga harus  memenuhi prosedur yang amat ketat diantaranya harus terpenuhinya syarat  kumulatif atau administrarif. Namun dengan adanya angka poligami di Pengadilan  Agama Surabaya yang tinggi skripsi ini akan menjawab, pertama mengenai  faktor faktor utama yang menjadi pertimbangan hakim dalam menetatapkan izin  poligami di Pengadilan Agama Surabaya dan kedua, Bagaimana analisis hukum  islam terhadap faktor faktor utama yang menjadi pertimbangan izin poligami di  Pengadilan Agama Surabaya.  Jenis penelitian ini adalah normartif-empiris dengan pendekatan  Perundang-Undangan (staute approach), studi kasus (case approach). Data  penelitian ini dihimpun menggunakan teknik dokumentasi berupa 18 Putusan  Pengadailan Agama Surabaya dan teknik wawancara hakim Pengadilan Agama  Surabaya. Teknik analisis data menggunakan deskriptif dengan menguraikan  secara sistematis sehingga menjadi data yang konkret untuk dianlisis  menggunakan teori Hukum Islam berupa Poligami dalam pandangan jumhur  ulama dan Kompilasi Hukum Islam.  Hasil penelitian menjelaskan bahwa tingginya angka poligami di  Pengadilan Agama Surabaya pada Tahun 2022 ada beberapa faktor baik dari segi  biologis, seperti istri tidak bisa memberikan keturanan baik karena sakit atapun  tidak. Dalam hal ini, setelah mentelaah 18 putusan yang dikabulkan oleh hakim,  dalam pertimbanganya hakim hanya berpacu pada aspek teologis dan  terpenuhinya syarat administratif pemohon, tanpa mempertimbangkan aspek  psikologis, kemanfaatan dan keadilan bagi istri pertamanya. Selain itu, hakim juga  tidak menjabarkan dengan setara dari segi aspek pemeliharaan jiwa, akal, harta,  keturunan, dan agama diantara para pihak. Padahal lima hal ini adalah hal yang  penting untuk dipertimbangkan dalam memberi keadilan, sesuai dari tujuan  hukum Islam adalah untuk memelihara kelima hal yang krusial tersebut.  Sejalan dengan kesimpulan diatas, maka terdapat saran yang dituliskan  penulis, diantaranya ratio decidendi hakim dalam putusan poligami seharusnya  setara, tidak ada kemaslahatan dan kemadharatan yang dikesampingkan,  meskipun suatu izin poligami dikabulkan, aspek kerugian (madharat) dari istri  pertama harus disebutkan secara rinci. Sehingga terdapat kesetaraan dalam  putusan hakim tersebut yang memenuhi unsur keadilan dalam penegakan hukum.