Perlindungan korban tindak pidana kekerasan seksual pada anak dalam perspektif hukum positif dan fikih jinayah

Masalah kekerasan seksual kini menjadi titik fokus yang tak terelakkan dalam dinamika sosial saat ini. Korbannya tidak terbatas pada orang dewasa, melainkan juga mencakup rentang usia anak-anak. Merupakan panggilan penting bagi sistem hukum di Indonesia untuk menggali lebih dalam, menyadari bahwa dampaknya bisa melampaui luka fisik dan psikologis pada korban. Melalui latar belakang tersebut, tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mengetahui bagaimana perlindungan korban tindak pidana kekerasan seksual dalam perspektif hukum positif dan hukum Islam yang dilakukan UPTD Perlindungan Perempuan Dan Anak Kota Probolinggo, serta kendala-kendala yang dihadapi UPTD Perlindungan Perempuan Dan Anak Kota Probolinggo dalam upaya melakukan perlindungan terhadap anak korban kekerasan seksual. Penelitian ini menggunakan penelitian lapangan (field research), dan penelitian ini bersifat kualitatif yang tata cara penelitiannya menggunakan data deskriptif, yang mana dalam penelitian ini menggambarkan keadaan di UPTD Perlindungan Perempuan Dan Anak Kota Probolinggo. Sedangkan teknik pengumpulan datanya ditekankan pada observasi, wawancara dan dokumentasi pada UPTD Perlindungan Perempuan Dan Anak Kota Probolinggo. Upaya yang dilakukan UPTD Perlindungan Perempuan Dan Anak Kota Probolinggo melalui proses pendampingan hukum dan medis bagi korban kekerasan seksual diselenggarakan oleh tim khusus yang menyediakan bantuan langsung di tempat tinggal korban. Mereka tidak hanya melakukan investigasi dan observasi bersama keluarga korban, tetapi juga memberikan dukungan yang dibutuhkan secara individual. Namun, tantangan muncul dalam upaya perlindungan hukum anak korban kekerasan seksual, termasuk kekurangan SDM, keterbatasan dana, fasilitas yang terbatas, dan minimnya kesadaran masyarakat tentang hak-hak anak. Saran yang diberikan oleh peneliti antara lain kepada UPTD PPA Kota Probilinggo hendaknya memprioritaskan program sosialisasi atau edukasi secara masif dan intens kepada masyarakat terkait kegiatan preventif terhadap pelanggaran hak-hak anak. Sedangan saran bagi masyarakat secara umum khususnya bagi keluarga hendaknya lebih berhati-hati terhadap permasalahan anak yang seringkali tidak pernah disampaikan dengan baik dan memahami kebutuhan anak secara komperhensif