Analisis hukum Islam dan hukum perdata terhadap bagi hasil pengolahan tambak bandeng Desa Tebalo Kecamatan Manyar Kabupaten Gresik

Di Desa Tebalo bagi hasil pertanian sering dapat ditemukan dengan pelaksanaan pemilik lahan menyerahkan tambak serta modalnya kepada penggarap agar dapat dikelola. Namun dari pelaksanan tersebut, tidak diketahui sesuai atau tidaknya dengan peraturan-peraturan seperti hukum Islam maupun Hukum Perdata. Skripsi ini menjawab pertanyaan yang dituangkan dalam dua rumusan masalah: bagaimana praktik bagi hasil pengolahan tambak bandeng di Desa Tebalo Kecamatan Manyar Kabupaten Gresik, dan pandangan hukum Islam dan hukum perdata terhadap praktik bagi hasil pengolahan tambak bandeng Skripsi ini menggunakan jenis penelitian yuridis empiris. Data yang didapatkan berasal dari hasil observasi, dokumentasi dan wawancara dengan pemilik tambak serta penggarap. Sebagai narasumber yang melaksanakan praktik bagi hasil pengelolaan tambak bandeng. Setelah data dikumpulkan maka akan dianalisis menggunakan teori muzāra’ah dan mukhābarah serta pasal 1320 tentang syarat sahnya perjanjian. Hasil penelitian ini mxenyimpulkan: pertama, praktik bagi hasil yang dilakukan oleh penggarap serta pemilik tambak di Desa Tebalo dilakukan dengan secara lisan. Kesepakatan kerja sama terdiri dari penyerahan, lahan, modal serta alat alat untuk pendukung dalam mengelola tambak, diserahkan ke penggarap untuk dikelola. Namun dalam kesepakatan tersebut, tidak disebutkan ketentuan berakhirnya kerja sama serta ketetapan pembagian hasil di awal perjanjian. Dikarenakan aturan itu ditentukan dari perolehan hasil penjualan panen ikan Bandeng. Kedua, ditinjau dari akad muzāra’ah dan mukhābarah, praktik bagi hasil yang dilaksanakan oleh penggarap dengan pemilik tambak di Desa Tebalo, memiliki kesamaan dengan akad muzāra’ah. Tetapi syarat dan rukun tidak terpenuhi. Sebab penentuan pembagian hasil yang diterapkan berdasarkan perolehan hasil panen ikan dan tidak adanya kepastian berakhirnya kerja sama. Sedangkan dalam akad ketentuan tersebut harus disepakati di awal akad. Kemudian ditinjau dalam pasal 1320 KUHPerdata, bahwa kedua pihak yang melakukan perjanjian, dikatakan tidak memenuhi syarat sahnya perjanjian. Dikarenakan dalam pasal 1320 disebutkan dari ketentuan suatu sebab yang halal ialah suatu perjanjian tidak adanya tindakan yang melanggar undang-undang, kesusilaan, dan ketertiban umum. Berdasarkan hal itu menjadikan bahwa dalam pelaksanaan perjanjian yang dilakukan oleh kedua belah pihak terdapat adanya tindakan kesusilaan atau melanggar ketertiban umum, hal ini disebabkan pada saat awal terbentuknya perjanjian, pemilik tambak tidak menyebutkan terkait pembagian hasil dari kerja sama. Ketetapan tersebut ditentukan berdasarkan hasil dari jual panen ikan. Berdasarkan pemaparan diatas penulis mengharapkan bagi kedua belah pihak yang melakukan kerja sama di Desa Tebalo dalam menentukan pembagian hasil, dan penentuan waktu terkait berakhirnya kerja sama, seharusnya ditetapkan di awal perjanjian.