Analisis sosio yuridis atas peran notaris dalam menyelesaikan sengketa tanah akibat mafia tanah menurut UU nomor 2 tahun 2014 tentang jabatan notaris

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum empiris dan pendekatan sosio-legal (socio-legal research) guna menguji studi doktrinal terhadap hukum. Pendekatan ini dipilih karena memungkinkan analisis yang lebih akurat terhadap teks hukum, memungkinkan penulis untuk menganalisis pasal-pasal dalam peraturan perundang-undangan secara kritis dan menjelaskan makna serta implikasinya terhadap subjek hukum. Kesimpulan yang dapat diambil dari penelitian ini terbagi dalam beberapa klasifikasi yang diantaranya ialah Pemalsuan Dokumen; Korupsi dan Suap; Pencurian Identitas; Kolusi dengan Pejabat; dan Peran notaris dalam menindak mafia tanah. Hal tersebut dapat dilakukan dengan cara-cara, menyempurnakan kajian ulang terhadap berbagai peraturan perundang-undangan, menyusun harmonisasi hukum di sektor agraria dengan berfokus pada Undang-Undang Pokok Agraria, mendirikan satuan tugas Pencegahan dan Pemberantasan Mafia Tanah, dan perlu adanya nota kesepahaman dalam penyelesaian sengketa tanah. Perlu adanya tindakan hukum yang lebih tegas lagi dalam menindak pejabat yang lalai akan tugasnya yang dapat merugikan beberapa pihak yang akan terjadi. Maka dari itu perlu adanya pembaharuan hukum dari Undang Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris yang masih belum tegas dalam menindak notaris yang lalai dalam melakukan tugasnya dan masih kurang spesifik dalam mengatur dinamika permasalahan sengketa sampai hari ini. Memerlukan adanya pembaharuan peraturan Undang-undang Pokok Agraria yang masih usang dari tahun 1960 hingga hari ini masih belum adanya pembaruan, mengingat problematika saat ini sangatlah kompleks dari segi pendaftaran tanah yang masih belum satu pintu dalam naungan Kementerian Pertanahan yang menyebabkan
adanya praktik mafia tanah dan dapat merugikan masyarakat.