Analisis yuridis manipulasi gambar deepfake pornografi

Manipulasi gambar merupakan proses melalui tampilan dari gambar asli yang telah diubah. Proses manipulasi gambar disebut dengan penyuntingan atau edit.Manipulasi gambar pada awalnya dilakukan dengan cara yang lebih sederhana. Namun dewasa ini, teknis manipulasi gambar dapat dilakukan dengan cara yang lebih instan dengan menggunakan artificial intelligence. Manipulasi gambar menggunakan artificial intelligence disebut dengan taknik deepfake. Teknik deepfake seringkali disalahgunakan, salah satunya adalah deepfake pornografi. Skripsi ini ditulis untuk menjawab pertanyaan yang dituangkan dalam dua rumusan masalah yaitu: bagaimana konsep pidana pemalsuan dalam perspektif hukum positif di Indonesia, serta bagaimana analisis terhadap gambar manipulasi deepfake pornografi dalam perspektif pidana pemalsuan di Indonesia. Data penelitian ini dihimpun menggunakan studi pustaka atau literatur terhadap bahan-bahan hukum yang berkaitan dengan topik penelitian baik sumber hukum primer maupun sekunder. Data penelitian ini dihimpun menggunakan teknik analisis data yuridis normatif dengan pendekatan undang-undang (statue approach) yang selanjutnya akan disusun secara sistematis sehingga menjadi data yang konkret mengenai analisis yuridis manipulasi gambar deepfake pornografi. Selanjutnya data tersebut diolah dan dianalisis menggunakan teori hukum pidana pemalsuan, baik dalam perspektif hukum pidana umum maupun hukum pidana khusus.Hasil dari penelitian ini disimpulkan bahwasannya tindakan manipulasi gambar deepfake pornografi dapat dikategorikan sebagai tindak pidana pemalsuan. Tindakan pemalsuan gambar deepfake pornografi memuat unsur pidana pemalsuan, pornografi, dan kekerasan berbasis gender online. Masih belum ada peraturan yang secara gramatikal konkret mengatur tentang tindakan yang sekaligus memuat unsur pidana pemalsuan, pornografi, dan kekerasan berbasis gender online.Sejalan dengan Kesimpulan di atas, penulis menyarankan: pertama membuat peraturan perundang-undangan yang khusus mengatur mengenai pemanfaatan artificial intelligence. Kedua, penguatanregulasi yang berfokus pada pemulihan korban.Ketiga, pemberian edukasi kepada masyarakat mengenai bahaya artificial intelligence.