Akuntabilitas kinerja dinas sosial dalam distribusi bantuan sosial bagi penyandang disabilitas di Kabupaten Sidoarjo

Penelitian ini berawal dari ketertarikan peneliti terhadap tata cara kinerja Dinas Sosial dalam mengemban tugasnya, terutama untuk penyandang difabel yang sangat membutuhkkan. Adapun rumusan masalah dari Penelitian ini adalah Apa saja program bantuan sosial yang disalurkan Dinas Sosial kepada masyarakat penyandang disabilitas dan Bagaimana akuntabilitas Dinas Sosial dalam melaksanakan program bantuan sosial bagi masyarakat penyandang disabilitas. Untuk menjawab permasalahan ini, peneliti menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Dalam penelitian kualitatif ini, peneliti menggunakan teknik pengumpulan data berupa wawancara mendalam dan dokumentasi dengan menggunakan teori utamanya teori akuntabilitas. Hasil dari penelitian ini yaitu Proses program implementasi ini dalam kegiatan bantuan bagi penyandang disabilitas berat dapat meliputi tahap sosialisasi dengan penyampaian tentang adanya informasi dan penjelasan tentang pelaksanaan kegiatan pengenalan ini dalam bantuan bagi penyandang disabilitas berat melalui skema yang telah direncanakan oleh pihak pemerintah pada pertemuan sosialisai yang sesuai dengan pelaksanaan yang telah direncakan dalam waktu yang telah ditetapkan di setiap wilayah kecamatan. Hasil dari seleksi yang dipilih selanjutnya akan dikirim ke Kementiran Sosial sebagai bahan pertimbangan evaluasi. Akan tetapi, tentu semuanya tidak semulus yang diharapkan karena ada beberapa Masyarakat yang masih menyatakan bahwa pemberian ini belum merata dan hanya pihak – pihak tertentu saja yang mendapatkannya. Penelitian ini juga menunjukkan bahwa kinerja Dinas Sosial yang buruk dalam memberdayakan penyandang disabilitas, hal ini ditunjukkan oleh fakta bahwa jumlah bantuan yang diberikan tidak sesuai dengan jumlah individu dalam kelompok penyandang disabilitas. Salah satu penyebab masih adanya masyarakat yang membutuhkan bantuan namun belum mendapatkannya adalah keterlambatan pemutakhiran data dengan data masyarakat dari pihak desa.