Analisis hukum Islam terhadap penggunaan alasan salah sangka orientasi seksual suami dalam pembatalan perkawinan: studi kasus Putusan nomor 2380/Pdt.G/2023/PA.Sby dan 44/Pdt.G/2023/PA.Jr

Skripsi ini berjudul “Analisis Hukum Islam Terhadap Penggunaan Alasan Salah Sangka Orientasi Seksual Suami Dalam Pembatalan Perkawinan (Studi Kasus Putusan Nomor 2380/Pdt.G/2023/PA.Sby dan 44/Pdt.G/2023/PA.Jr)” Rumusan masalah dalam skripsi ini adalah pertama, apa kronologi permasalahan dan pertimbangan hukum dari perkara penggunaan alasan salah sangka orientasi seksual suami dalam pembatalan perkawinan (studi kasus putusan nomor 2380/Pdt.G/2023/PA.Sby dan 44/Pdt.G/2023/PA.Jr)? dan kedua, bagaimana analisis hukum Islam terhadap perbedaan pertimbangan hukum dalam perkara alasan salah sangka orientasi seksual suami dalam pembatalan perkawinan (studi kasus putusan nomor 2380/Pdt.G/ 2023/PA.Sby dan 44/Pdt.G/2023/PA.Jr)? Penelitian dalam skripsi merupakan penelitian kepustakaan (library research), karena data utama dalam penelitian ini dihasilkan dari sumber kepustakaan atau literatur yaitu berupa dokumen putusan. Penelitian ini merupakan jenis penelitian kualitatif normatif karena penelitian ini mempunyai acuan pada norma hukum yang terdapat pada putusan pengadilan. Hasil penelitian dalam skripsi ini menunjukkan bahwa dalam kedua putusan terkait pembatalan perkawinan, yaitu putusan dengan nomor 2380/Pdt.G/ 2023/PA.Sby dan 44/Pdt.G/2023/PA.Jr menunjukkan hasil yang berbeda, dimana pada putusan nomor 44/Pdt.G/2023/PA.Jr, permohonan pembatalan perkawinan dalam perkara tersebut dikabulkan, sedangkan pada putusan nomor 2380/Pdt.G/ 2023/PA.Sby, permohonan pembatalan perkawinan dalam perkara tersebut tidak dapat diterima. Analisis menunjukkan bahwa faktor dibalik perbedaan kedua putusan tersebut adalah adanya perbedaan penafsiran (multitafsir) atas terma salah sangka. Lebih lanjut, analisis mengunakan perspektif hukum Islam, khususnya teori tentang fasakh dan berbagai alasan jatuhnya fasakh, maka dapat disimpulkan bahwa sebenarnya ada kesesuaian antara hukum Islam dengan kedua putusan tersebut dalam hal ini putusan nomor 2380/Pdt.G/ 2023/PA.Sby dan 44/Pdt.G/2023/PA.Jr. Dengan demikian permohonan pengajuan pembatalan yang telah diajukan oleh masing-masing Pemohon dalam kedua putusan tersebut, dianggap telah memenuhi kriteria. Dari skripsi ini dihasilkan beberapa saran, diantaranya yaitu penguatan makna salah sangka dalam Pasal 27 ayat (2) UU Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 72 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam. Karena salah sangka diri suami atau isteri dalam kedua pasal tersebut dapat dimaknai luas, sehingga pemaknaan luas tersebut pada akhirnya timbul beberapa perbedaan penafsiran. Selanjutnya kepada para pihak penegak hukum, khususnya pegawai KUA, agar lebih teliti dalam melakukan proses rafa’. Kemudian kepada orang tua, pemuda-pemudi yang hendak menikah kiranya untuk bertanggung jawab terhadap pilihannya, jangan sampai timbul kemadharat-an dalam pernikahan yang salah satunya adalah tidak keterbukaan terkait kelainan orientasi seksual atau apapun itu baik dari calon suami maupun istri. Terakhir, kepada akademisi untuk lebih menyoroti kembali permasalahan pembatalan perkawinan, mengingat kasus tersebut jarang diekspos.