Implementasi otonomi Desa dengan prinsip good governance menurut pandangan fikih siyasah: studi kasus Desa Karang Kembang Kecamatan Babat Kabupaten Lamongan

Good Governance biasa diartikan sebagai tata kelola pemerintahan yang baik dan efektif, yang menjadi fokus perhatian karena peran pemerintah yang sangat dominan dalam berbagai sektor pembangunan negara. Untuk mencapai pemerintahan yang bersih dan berwibawa, diperlukan pengelolaan yang lebih serius, transparan, dan terarah terhadap berbagai bidang pemerintahan yang baik. Fokus penelitian ini tentang 1. Bagaimana implementasi otonomi Desa dengan prinsip Good Governance di Desa Karang kembang kecamatan Babat kabupaten Lamongan dan 2. Bagaimana pandangan fikih siyasah terhadap implementasi otonomi Desa dengan prinsip Good Governance di Desa Karang kembang kecamatan Babat kabupaten Lamongan. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum empiris berupa penelitian lapangan. Subyek penelitian menggunakan data primer dan data sekunder. Teknik pengumpulan data meliputi observasi, wawancara, dan dokumentasi. Analisis data mengikuti metode analisis data dari Milles dan Huberman dengan langkah-langkah, termasuk kondensasi data, penyajian data, penggambaran, dan verifikasi kesimpulan. Berdasarkan pandangan terhadap Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014, penerapan prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan yang baik di Desa Karang Kembang belum berjalan dengan optimal secara keseluruhan. Masih banyak keluhan dari masyarakat terkait pelayanan publik yang tidak sesuai dengan prosedur yang ditetapkan, kurangnya tanggung jawab dan keterbukaan pemerintah Desa terhadap masyarakat, kurangnya disiplin dalam menjalankan tugas, serta adanya indikasi tindakan nepotisme yang dilakukan oleh aparaturnya. Hal ini tidak selaras dengan konsep fikih siyasah yang seharusnya mendasarkan pada nilai amanah, musyawarah, dan keadilan. Dari hasil penelitian ini, penulis memberikan saran yakni pemerintah Desa Karang Kembang diharapkan dapat menjalankan otonomi dengan baik, tentunnya dengan mengacu pada prinsip-prinsip Good Governance agar pelayanan di masyarakat berjalan dengan baik dan optimal. Sehingga dapat meningkatkan kepercayaan publik karena pemerintah Desa telah melakukan tugasnya dengan amanah sesuai dengan konsep dari fikih siyasah.