Proses penyidikan dan penuntutan tindak pidana korupsi di kejaksaan Kabupaten Jombang tahun 2021-2022: perspektif kuhap dan fiqh murafa’at

Skripsi ini berjudul “Proses Penyidikan dan Penuntutan Tindak Pidana Korupsi di Kejaksaan Kabupaten Jombang Tahun 2021-2022 Perspektif KUHAP dan Fiqh Murāfa’at”. Merupakan penelitian untuk menjawab rumusan masalah 1). Bagaimana analisis proses penyidikan dan penuntutan tindak pidana korupsi di Kejaksaan Kabupaten Jombang dan 2). Bagaimana tinjauan fiqh murāfa’at terhadap proses Kejaksaan dalam penyidikan dan penuntutan tindak pidana korupsi di Kabupaten Jombang. Jenis penelitian yang dibuat oleh penulis adalah jenis penelitian empiris dengan menggunakan pendekatan wawancara. Teknis analisis data yang digunakan adalah deskriptif analitif dengan pola pikir induktif. Penelitian ini dilakukan di Kejaksaan Negeri Kabupaten Jombang. Hasil dari penelitian ini menyimpulkan mengenai. Pertama analisis proses penyidikan dan penuntutan tindak pidana korupsi di Kejaksaan Kabupaten Jombang, disini penulis membahas mengenai proses penyidikan dan penuntutan tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh Kejaksaan Negeri Jombang telah sesuai dengan ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta bagaimana gambaran Kejaksaan Negeri Jombang dalam melakukan proses penyidikan dan penuntutan tindak pidana korupsi, kemudian membahas terkait hambatan yang dialami oleh Kejaksaan Negeri Jombang dalam melakukan proses penyidikan dan penuntutan tindak pidana korupsi. Kedua tinjauan fiqh murāfa’at terhadap proses Kejaksaan dalam penyidikan dan penuntutan tindak pidana korupsi di Kabupaten Jombang, disini penulis membahas mengenai gambaran fikih murafa’at tentang peradilan islam dan prinsip-prinsip yang digunakan, kemudian dari proses penyidikan dan penuntutan tindak pidana korupsi yang dilakukan Kejaksaan Negeri Jombang telah sesuai dengan tinjauan fiqh murāfa’at. Sejalan dengan kesimpulan di atas, peneliti memberikan saran kepada pembuat kebijakan tentang peradilan tindak pidana korupsi terkait hambatan yang dialami oleh Kejaksaan Negeri Jombang dalam melakukan penyidikan dan penuntutan tindak pidana korupsi, penerapan sidang online dapat menjadi solusi yang efektif. Kemudian kepada pemerintah tentang dana yang di alokasikan dari pemerintah untuk Kejaksaan Negeri Jombang untuk melakukan proses penyidikan dan penuntutan tindak pidana korupsi yang minim menjadi hambatan Kejaksaan dalam melakukan proses penyidikan dan penuntutan, oleh karena itu pemerintah seharusnya lebih memperhatikan hal tersebut.