Pungutan liar di tempat parkir yang bertuliskan bebas Parkir berdasarkan peraturan daerah Kota Surabaya nomor 3 tahun 2018 tentang penyelenggaraan perpakiran di Kota Surabaya

Tempat parkir yang bertuliskan bebas parkir merupakan bentuk fasilitas yang diberikan kepada konsumen. Meskipun telah bertuliskan bebas parkir akan tetapi, masih ada juru parkir yang melakukan pungutan atas pajak parkir kepada konsumen yang berbelanja. Hal tersebut menjadi ketertarikan penulis untuk menelaah lebih dalam kasus tersebut terutama di wilayah hukum Tandes. Maka dari itu, skripsi ini mencakup dua rumusan masalah yaitu bagaimana implementasi peraturan daerah kota Surabaya nomor 3 tahun 2018 terhadap pungutan liar yang terjadi di tempat parkir yang bertuliskan bebas parkir dan bagaimana upaya penanggulangan terhadap pungutan liar yang terjadi ditempat parkir yang bertuliskan bebas parkir. Jenis penelitian ini menggunakan penelitian hukum yuridis empiris merupakan penelitian hukum yang mengenai pemberlakuan atau implementasi ketentuan hukum in action yang terjadi di dalam masyarakat dan memadukan bahan-bahan hukum yang merupakan data sekunder dengan data primer yang diperoleh di lapangan. Hasil penelitian memberikan kesimpulan bahwa: pertama, implementasi Peraturan Daerah kota Surabaya nomor 3 tahun 2018 terhadap pungutan liar yang terjadi di tempat parkir yang bertuliskan bebas parkir yang dilakukan Polsek Tandes sudah diterapkan secara baik. Hal ini dibuktikan dengan wawancara dan melihat hasil kenyataan lapangan yang dilakukan oleh Polsek Tandes. Kedua, Polsek Tandes telah melakukan upaya pencegahan dilakukan dengan patroli secara rutin. Sebagaimana dalam teori Lawrence M. Friedman maka ada beberapa unsur yang sudah terpenuhi dan ada beberapa unsur yang belum terpenuhi, unsur yang sudah terpenuhi adalah unsur legal substance (substansi hukum) dan unsur legal structure (struktur hukum), dan unsur yang belum terpenuhi adalah unsur legal culture (budaya hukum). Sejalan dengan kesimpulan di atas, penulis menyarankan bahwa pemerintah Kota Surabaya hendaknya membuat wadah guna meresmikan juru parkir secara resmi sehingga juru parkir yang melakukan perkerjaan di tempat parkir yang bertuliskan bebas parkir tidak mendapatkan sanksi dari kepolisian.